SAMPIT – Polemik terkait klaim lahan pembangunan Yonif TP 923/Mentaya di Kilometer 18 Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sempat menjadi perhatian publik. Namun pihak TNI menegaskan lokasi pembangunan batalyon tersebut berada di luar area sengketa dan telah lama dikuasai negara untuk kepentingan pertahanan.
Kaur Tata Usaha Urusan Dalam Denzibang I/XXII Sampit Korem 102/Panju Panjung, Kapten Czi Panca Setiawan menjelaskan, lahan seluas 75 hektare yang digunakan untuk pembangunan Yonif TP 923/Mentaya merupakan tanah milik TNI berdasarkan penunjukan dari Bupati Kotim tahun 1996.
“Dari kami, Kodim 1015/Sampit sudah menyiapkan peruntukan lahan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 923 Mentaya seluas 75 hektare di atas tanah TNI yang penunjukannya dari Bupati tahun 1996,” ujarnya saat jumpa pers, Jumat (22/5/2026).
Menurut Panca, sejak tahun 1999 lahan tersebut mulai dimanfaatkan untuk pembangunan lapangan tembak berukuran 200 x 400 meter sesuai dengan penunjukan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati.
Namun dalam perjalanannya, muncul persoalan setelah dilakukan pengecekan titik koordinat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari hasil pengecekan diketahui posisi lapangan tembak dinilai tidak sesuai arah penunjukan awal sehingga memicu keberatan dari Kelompok Tani Hatan Tiring II.
“Setelah dicek titik koordinat dari BPN ternyata posisi lapangan tembak itu salah arah. Sehingga kelompok tani Hatan Tiring II komplain ke kami,” katanya.
Persoalan tersebut kemudian diselesaikan secara bersama pada tahun 2011 melalui penentuan batas lahan di lapangan yang melibatkan pihak TNI, kelompok tani, aparat desa, dan unsur terkait lainnya.
Saat itu, dilakukan pemasangan empat patok batas yang disaksikan langsung oleh Danramil, pihak Denzibang, Ketua Kelompok Tani Hatan Tiring II almarhum Muhran beserta pengurus dan anggota kelompok tani.
“Kami memasang empat patok batas dan itu disaksikan Danramil, pihak Denzibang, Ketua Kelompok Tani Hatan Tiring II almarhum Muhran beserta pengurus dan anggota kelompok tani,” jelas Panca.
Ia menyebut, setelah kesepakatan tersebut tercapai, tidak ada lagi persoalan lahan yang muncul selama bertahun-tahun hingga 2023.
“Pak Muhran waktu itu menyatakan tidak akan ada yang menggugat tanah lapangan tembak milik TNI karena kami berdampingan,” ujarnya.
Namun sengketa kembali mencuat setelah Ketua Kelompok Tani Hatan Tiring II meninggal dunia. Gugatan kemudian diajukan oleh anak almarhum Muhran, Aldianur alias Yanur bersama istrinya Ida.
Meski demikian, Panca menegaskan gugatan yang saat ini bergulir di pengadilan sebenarnya berkaitan dengan arah penunjukan lahan dalam SK Bupati tahun 1996, bukan lokasi pembangunan Yonif TP 923/Mentaya yang kini sedang berlangsung.
“Yang disengketakan sebenarnya arah penunjukan SK Bupati tahun 1996. Sedangkan lokasi pembangunan Yonif saat ini berada di zona berbeda dan di luar area sengketa,” tegasnya.
Ia memastikan area pembangunan yang kini digunakan Kodim 1015/Sampit berada di zona hijau yang selama ini dikuasai TNI dan telah memiliki alas hak yang jelas.
“Posisi pembangunan sekarang berada di luar titik sengketa. Tanah di sana memang betul clear and clean,” katanya lagi.
Panca juga membantah tudingan adanya penyerobotan lahan oleh pihak TNI. Menurutnya, penentuan batas lokasi sebelumnya justru ditunjukkan langsung oleh Ketua Kelompok Tani Hatan Tiring II saat itu.
“Siap, betul, tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Karena yang menunjukkan arah set lokasi adalah Ketua Kelompok Tani Hatan Tiring II, yaitu orang tuanya Saudara Aldianur,” ujarnya.
Selain untuk kepentingan pertahanan negara, pembangunan Yonif TP 923/Mentaya juga dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Pihak TNI menyebut keberadaan batalyon nantinya dapat memicu pertumbuhan kawasan baru di wilayah Kilometer 18, termasuk munculnya UMKM, fasilitas pendidikan, hingga pusat ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya batalyon maka akan ada peningkatan perekonomian. Akan ada UMKM, kemudian mungkin dibangun sekolah-sekolah dan pasar di sana,” tandasnya.
