PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (3/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai langkah persiapan menghadapi kunjungan Tim Stranas PK yang akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Linae Victoria Aden menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan maupun penegak hukum, tetapi merupakan tugas bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, keberhasilan upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada komitmen seluruh unsur pemerintahan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Stranas PK menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
“Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Linae juga meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat agar mempersiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap dan akurat. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung proses evaluasi yang akan dilakukan oleh Tim Stranas PK sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian program pencegahan korupsi di Kalimantan Tengah.
“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Sulistiono, mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pelaksanaan evaluasi.
Menurutnya, sejumlah perangkat daerah akan terlibat langsung dalam penyediaan data serta pemaparan berbagai capaian yang telah dilakukan selama pelaksanaan Stranas PK.
“Rapat koordinasi ini diperlukan karena perangkat daerah yang hadir akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK dan penyediaan data pendukung,” ujarnya.
Eko menjelaskan, kunjungan Tim Stranas PK tidak hanya bertujuan mengevaluasi capaian pelaksanaan program pencegahan korupsi, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Tim evaluasi tersebut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah kementerian terkait untuk menilai efektivitas implementasi strategi pencegahan korupsi di daerah.
“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah. Selain melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungan tersebut juga didampingi kementerian terkait guna menilai pelaksanaan dan efektivitas aksi pencegahan korupsi di daerah,” jelasnya.
Melalui persiapan yang matang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan evaluasi Stranas PK dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum untuk semakin memperkuat budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
