PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj Nurhidayah, mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk ke-12 kalinya.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kegiatan penyerahan piagam penghargaan kepada perangkat daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang digelar di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kobar, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Kobar, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 perangkat daerah yang memperoleh nilai terbaik dalam rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah.
Penilaian dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, hingga pengelolaan barang milik daerah.
“Capaian opini WTP yang ke-12 kali bagi Pemkab Kobar adalah hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak. Semua ikut berperan, saya berharap seluruh perangkat daerah tetap semangat dan terus melakukan perubahan yang lebih baik lagi,” ujar Nurhidayah.
Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP ke-12 harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Meski demikian, Nurhidayah mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak hanya diukur dari tingginya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa postur belanja daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk pengendalian inflasi daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan angka stunting.
“Keuangan daerah tidak lagi hanya dinilai dari realisasi APBD, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, karena itu setiap program dan kegiatan harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata,” tegasnya.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kualitas tata kelola keuangan daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci dalam mempertahankan prestasi yang telah diraih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan, sinergi yang baik dari seluruh perangkat daerah harus terus ditingkatkan sehingga opini WTP yang berkualitas dapat kembali diraih,” imbuh Nurhidayah.
Dengan raihan opini WTP untuk ke-12 kalinya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
