PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya terus mematangkan skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) untuk pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ) sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Program tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas penerangan jalan, tetapi juga mampu menciptakan ruang publik yang lebih aman, nyaman, dan aktif pada malam hari.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Hadi Suwandoyo mengatakan peningkatan kualitas penerangan jalan akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Multiplier effect terhadap ekonomi kerakyatan cukup besar. Dengan APJ yang lebih baik, UMKM akan lebih nyaman beraktivitas dan titik-titik yang sebelumnya gelap bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat,” ujarnya di sela Konsultasi Publik Rencana KPDBU Penyediaan Infrastruktur APJ di Hotel Luwansa Palangka Raya, Selasa (26/5/2026).
Menurut Hadi, skema KPDBU dipilih karena dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah.
Dalam skema tersebut, badan usaha akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur penerangan jalan, termasuk melalui dukungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Palangka Raya juga mempelajari keberhasilan sejumlah daerah yang telah menerapkan model serupa, salah satunya Kabupaten Madiun.
Konsep kawasan publik yang terang dan aktif seperti di Alun-Alun Madiun disebut menjadi salah satu referensi pengembangan kawasan publik di Kota Palangka Raya.
“Kami juga belajar ke Madiun untuk melihat langsung bagaimana penerangan jalan bisa mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Hadi menambahkan kebutuhan penerangan jalan di Kota Palangka Raya saat ini semakin mendesak seiring luas wilayah kota dan pertumbuhan jumlah penduduk sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Karena itu, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai tahapan pendukung proyek, mulai dari studi pendahuluan, capacity building bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, hingga konsultasi publik.
“Kami sudah menyelesaikan studi pendahuluan dan melakukan capacity building bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta Kemendagri,” ungkapnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Palangka Raya juga tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut.
Pembahasan rancangan peraturan daerah terkait KPDBU APJ saat ini disebut telah dikoordinasikan bersama Bagian Hukum dan nantinya akan diajukan kepada DPRD Kota Palangka Raya.
Hadi berharap dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, OPD terkait, hingga masyarakat dapat mempercepat pemenuhan syarat proyek agar program penerangan jalan modern tersebut segera terealisasi.
“Dukungan semua pihak sangat penting agar seluruh persyaratan dari Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas dapat segera dipenuhi,” tuturnya.
