KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus memperkuat langkah pencegahan konflik sosial guna menjaga stabilitas keamanan dan mendukung kelancaran pembangunan daerah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dipimpin langsung oleh Bupati Katingan, Saiful, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Katingan, Senin (8/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Kabupaten Katingan, perangkat daerah terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN), para camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan masyarakat, hingga pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Katingan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat maupun aktivitas ekonomi di daerah.
Dalam arahannya, Bupati Katingan Saiful menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin setiap persoalan yang muncul berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan sejak dini melalui pendekatan komunikasi, dialog, dan keterbukaan informasi sehingga tidak berkembang menjadi gesekan yang merugikan berbagai pihak.
“Konflik tidak boleh dibiarkan berkembang. Kita harus hadir lebih cepat dari konflik itu sendiri. Kuncinya adalah komunikasi, keadilan, dan keterbukaan informasi,” tegas Saiful.
Pada rapat tersebut, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial juga melakukan pemetaan terhadap sejumlah potensi konflik yang diperkirakan masih berpotensi terjadi sepanjang tahun 2026.
Beberapa isu yang menjadi perhatian utama antara lain sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, permasalahan batas administrasi wilayah desa, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang berpotensi menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.
Menurut Bupati, konflik yang tidak segera ditangani dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, terhambatnya pembangunan daerah, hingga munculnya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan semua pihak.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Katingan mendorong penguatan sistem deteksi dini hingga ke tingkat desa, RT, dan RW agar setiap potensi persoalan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya percepatan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa lahan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), tokoh adat, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Pemkab Katingan juga akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya yang beredar melalui media sosial maupun berbagai saluran komunikasi lainnya.
Saiful menilai keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Melalui penguatan koordinasi dan sistem pencegahan konflik tersebut, Pemkab Katingan berharap seluruh persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara damai, adil, dan mengedepankan kepentingan bersama.
“Pemkab Katingan hadir untuk melindungi seluruh warganya tanpa kecuali. Jangan sampai perbedaan kepentingan memecah persatuan kita. Mari kita jaga Katingan tetap aman dan kondusif,” tutup Saiful.
Dengan langkah preventif yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Katingan optimistis stabilitas keamanan daerah dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman, nyaman, dan produktif serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
