PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng perusahaan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) guna mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, Juni Gultom, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut telah diperkuat melalui komitmen bersama antara gubernur dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng.
“Perusahaan kita dorong berkontribusi melalui CSR, terutama untuk pembangunan jalan, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, implementasi program sudah berjalan di wilayah barat dan tengah, sementara wilayah timur masih dalam tahap finalisasi desain teknis setelah penentuan sektor prioritas.
“Wilayah barat dan tengah sudah berjalan. Untuk wilayah timur, tinggal penyusunan desain teknis,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR berperan sebagai fasilitator sekaligus pengawas agar proyek yang dibiayai CSR tetap sesuai standar dan tepat sasaran.
“Kami pastikan pengawasan berjalan agar kualitas pembangunan tetap terjaga,” tegasnya.
Namun demikian, tantangan di lapangan masih ditemukan, terutama terkait kendaraan bermuatan berlebih yang mempercepat kerusakan jalan.
“Masih ada kendaraan yang membawa muatan di atas kapasitas, ini berdampak pada kondisi jalan,” ungkapnya.
Sebagai langkah pengendalian, pemerintah bersama instansi terkait telah melakukan penertiban, salah satunya di ruas Palangka Raya–Kuala Kurun yang kini dinilai lebih tertib.
Ia berharap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha meningkat agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lebih lama.
“Kalau aturan dipatuhi, jalan akan lebih awet dan aman digunakan,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, Pemprov Kalteng optimistis percepatan pembangunan infrastruktur dapat terwujud dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
