PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Jumat (31/7/2026). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memantau secara langsung kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah, khususnya di Posko Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau.
Kehadiran Menkopolkam menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi potensi peningkatan Karhutla selama musim kemarau. Kunjungan ini juga menjadi tindak lanjut berbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menggelar Rapat Koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Kamis (30/7/2026). Rapat tersebut membahas kondisi terkini Karhutla di lapangan sekaligus menyusun strategi penanganan menjelang puncak musim kemarau.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., menegaskan bahwa curah hujan yang masih terjadi pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat konsolidasi dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegasnya.
Agustiar Sabran juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah agar mengambil langkah cepat sesuai kondisi di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah diminta tidak menunda penetapan status siaga apabila diperlukan serta memastikan dukungan anggaran tersedia untuk mendukung operasional penanganan Karhutla.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan bahwa setiap kebijakan harus diambil melalui koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 107 titik panas (hotspot) tersebar di wilayah Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 62 titik, disusul Kota Palangka Raya sebanyak 15 titik.
Meski hasil pemantauan citra satelit belum menunjukkan adanya sebaran asap, kondisi lahan yang semakin kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Prakiraan cuaca hingga awal Agustus 2026 yang didominasi kondisi cerah berawan dengan peluang hujan yang relatif rendah turut menjadi perhatian dalam memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan.
Kunjungan Menkopolkam RI diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman Karhutla, sekaligus memastikan seluruh langkah pencegahan, mitigasi, dan penanganan berjalan secara terpadu.
Turut mendampingi Gubernur dalam penyambutan tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kunjungan kerja ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan menghadapi puncak musim kemarau sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menekan risiko Karhutla di Kalimantan Tengah.
