PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah tersebut dilakukan bersama Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalimantan Tengah, Dinas Sosial, instansi kesehatan, serta sejumlah lembaga terkait guna meningkatkan pelayanan dan proses rehabilitasi bagi ODGJ.
Penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan para penderita gangguan jiwa mendapatkan akses pengobatan, pendampingan, serta layanan kesehatan yang memadai sehingga dapat menjalani proses pemulihan secara optimal.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Ir. H. Achmad Zaini, M.P., IPU, mengatakan bahwa penanganan ODGJ membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan lembaga sosial sangat penting untuk menciptakan sistem penanganan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Ke depan tentu kita tidak mengharapkan kejadian seperti itu terulang lagi. Karena di Kalimantan Tengah sudah memiliki Rumah Sakit Jiwa, maka kita ingin memaksimalkan fungsi RSJ tersebut. Harapannya, orang yang masuk ke sana bisa mendapatkan penanganan yang baik dan keluar dalam kondisi yang lebih baik pula,” ujar Zaini, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Palangka Raya terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar pelayanan dan perawatan bagi ODGJ dapat berjalan lebih optimal. Selain aspek pengobatan, upaya rehabilitasi sosial dan edukasi kepada keluarga maupun masyarakat juga dinilai penting untuk mendukung keberhasilan pemulihan pasien.
Menurut Achmad Zaini, penanganan ODGJ harus dilakukan secara komprehensif karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, lingkungan sosial, hingga dukungan keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan.
“Kita ingin setiap penderita mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Dengan penanganan yang tepat, mereka memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat,” katanya.
Achmad Zaini juga menyinggung kasus pembacokan yang sempat menggemparkan warga di kawasan Jalan G. Obos VI dan diduga melibatkan seorang ODGJ. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah sekaligus menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem penanganan dan pengawasan terhadap penderita gangguan jiwa yang memerlukan pendampingan khusus.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan lebih dini melalui pendataan, pengawasan, dan penanganan yang lebih terstruktur.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, fasilitas kesehatan, dan berbagai lembaga terkait, Pemko Palangka Raya berharap pelayanan terhadap ODGJ dapat semakin optimal sehingga para penderita memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk pulih, mandiri, dan kembali beraktivitas secara produktif di tengah masyarakat.
