PALANGKA RAYA – Sidang perdana gugatan warga negara (citizen law suit) terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kalimantan Tengah digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (15/4/2026).
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menilai gugatan tersebut sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Biasa saja, itu bagian dari demokrasi. Masyarakat kan bermacam-macam,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati proses hukum yang berjalan, namun tidak ingin terfokus pada hal-hal yang dianggap menghambat pembangunan.
“Kita fokus ke depan saja, membangun Kalimantan Tengah. Kalau terus melihat ke belakang, tidak akan maju,” tegasnya.
Terkait keterlibatannya dalam persidangan, Agustiar menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait.
“Hal seperti ini kita serahkan kepada aparat hukum,” katanya.
Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim R. Heddy Bellyandi, didampingi hakim anggota Yunita dan Sri Hasnawati.
Gugatan diajukan oleh LSM Betang Hagantang dan LSM Bangkit Nusantara melalui kuasa hukum Singkang W Kasuma dan Aspihani Assegaf.
Sejumlah pihak turut menjadi tergugat, di antaranya mantan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, serta Muhammad Reza Prabowo dan pihak swasta lainnya.
Namun, pada sidang perdana tersebut hanya kuasa hukum dari pihak Agustiar Sabran dan Muhammad Reza Prabowo yang hadir.
Karena ketidakhadiran sebagian tergugat, majelis hakim memutuskan menunda sidang yang semula beragenda pembacaan gugatan.
Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pada Rabu (22/4/2026).
