PALANGKA RAYA – Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Kalimantan Tengah di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (11/5/2026), berlangsung aman dan kondusif. Massa aksi diterima langsung oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, bersama Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 13 poin tuntutan mahasiswa dan buruh turut ditandatangani sebagai bentuk komitmen bersama untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Koordinator Lapangan Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Kalimantan Tengah, Jales Veva Jaya Mahe, mengatakan aksi tersebut menjadi wadah menyampaikan berbagai persoalan yang dirasakan mahasiswa dan kalangan buruh di daerah.
“Kami bersyukur aksi berjalan aman dan kondusif. Tuntutan yang kami bawa juga diterima langsung oleh gubernur, DPRD Kalteng, dan OPD terkait untuk ditindaklanjuti bersama,” ujarnya usai aksi.
Ia menjelaskan, 13 tuntutan yang disampaikan mencakup persoalan ketenagakerjaan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, perlindungan pekerja hingga pengawasan terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat kecil.
Menurutnya, mahasiswa ingin memastikan pemerintah daerah lebih serius memperhatikan hak-hak buruh dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat.
“Penandatanganan tuntutan ini menjadi langkah awal yang baik. Kami berharap apa yang sudah disepakati tidak berhenti hanya di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata,” kata Jales.
Ia menambahkan sejak awal seluruh peserta aksi telah berkomitmen menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung. Koordinasi dengan aparat keamanan juga dilakukan agar penyampaian aspirasi berjalan damai tanpa mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
“Kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa dan buruh bisa menyampaikan aspirasi secara tertib dan tetap menghormati proses demokrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat. Menurutnya, dialog langsung seperti itu menjadi bagian penting dalam menyerap aspirasi publik untuk perbaikan kebijakan daerah.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Jales juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengawal hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama agar benar-benar direalisasikan ke depan.
