PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, bersama Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., Kapolda Kalimantan Tengah, serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kamis (30/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan Karhutla berjalan optimal, terutama menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Usai memimpin rapat, Suharyanto menegaskan bahwa kehadiran jajaran kementerian dan lembaga di Kalimantan Tengah merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar penanganan Karhutla dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terukur.
“Malam ini saya bersama Gubernur Kalteng, Kapolda, dan Kemenko Polkam baru saja selesai melaksanakan laporan koordinasi penanganan karhutla. Ini merupakan perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dua hari lalu sudah memimpin langsung rapat terbatas,” ujarnya.
Suharyanto menjelaskan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Saat ini, luas lahan yang terdampak kebakaran di Kalimantan Tengah telah mencapai sekitar 3.069 hektare. Untuk mengantisipasi perluasan kebakaran, pemerintah telah mengerahkan Satgas Darat yang berada di bawah koordinasi Pangdam dan Kapolda di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
“BMKG memprediksi tahun 2026 ini terjadi fenomena El Nino yang puncaknya ada di Agustus dan September. Saat ini di Kalteng sudah ada sekitar 3.069 hektare lahan yang terbakar, sehingga upaya penanganan dan mitigasi harus makin dimaksimalkan,” tegasnya.
Menurut Suharyanto, Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas nasional dalam penanganan Karhutla karena didominasi lahan gambut yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam proses pemadaman apabila telah terbakar.
Menindaklanjuti permintaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BNPB menyetujui penambahan armada helikopter pengebom air (water bombing) secara bertahap dari tiga unit menjadi tujuh unit. Selain itu, pemerintah juga akan menambah dua helikopter patroli serta satu helikopter untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Yang sekarang ada untuk WB ada tiga pesawat. Tadi Pak Gubernur memintanya dan saya menyanggupi secara bertahap permintaan beliau ada tujuh unit. Minggu ini akan masuk satu unit WB tambahan, didampingi dua helikopter patroli dan helikopter Operasi Modifikasi Cuaca,” ungkapnya.
Selain memperkuat dukungan udara, BNPB juga akan memaksimalkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca selama potensi pertumbuhan awan hujan masih tersedia di wilayah Kalimantan Tengah.
“Selagi masih ada pertumbuhan awan hujan di Kalimantan Tengah, kita sepakat untuk memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca. Provinsi Kalteng menjadi salah satu prioritas utama karena didominasi lahan gambut yang memang sangat sulit untuk dipadamkan,” jelas Suharyanto.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dalam memperkuat upaya pengendalian Karhutla di daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026.
Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberhasilan penanganan Karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan masyarakat harus terus diperkuat. Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menegaskan kesiapan seluruh jajaran BPB-PK bersama Satgas Penanganan Karhutla untuk menindaklanjuti arahan Kepala BNPB dan Gubernur Kalimantan Tengah.
Ahmad Toyib menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli terpadu, penguatan Pos Lapangan Pengendalian Karhutla, deteksi dini hotspot, serta respons cepat terhadap setiap kejadian kebakaran di lapangan.
“Kami akan terus mengoptimalkan sinergi bersama TNI, Polri, BPBD kabupaten/kota, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, dan masyarakat. Pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk menekan luas kebakaran,” tegas Ahmad Toyib.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kami yakin Kalimantan Tengah dapat melewati puncak musim kemarau dengan tetap terkendali dan mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap. Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
