PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Meski pengelolaan sistem kelistrikan berada di bawah kewenangan PT PLN (Persero), pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar pasokan listrik segera kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., mengatakan pemerintah provinsi terus memantau perkembangan kondisi kelistrikan yang dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat. Gangguan pasokan listrik dinilai tidak hanya berdampak terhadap aktivitas rumah tangga, tetapi juga memengaruhi pelayanan publik, kegiatan pendidikan, hingga roda perekonomian.
Pemadaman bergilir diketahui terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah sejak 22 hingga 29 Juni 2026. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai keluhan masyarakat karena menghambat aktivitas sehari-hari yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar Sabran usai mengikuti pertemuan rutin bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Minggu malam (28/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga keberlangsungannya.
“Mati lampu ya pasti mengganggu. Karena listrik itu sama seperti air, sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Agustiar Sabran.
Menurutnya, listrik memiliki peran vital dalam mendukung berbagai sektor kehidupan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga aktivitas dunia usaha. Oleh sebab itu, gangguan pasokan listrik yang berlangsung berulang kali harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
Agustiar mengakui pengelolaan sistem kelistrikan merupakan kewenangan PT PLN (Persero). Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan PLN sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita pasti berkoordinasi, walaupun ini bukan kewenangan langsung pemerintah provinsi. Kita akan memperkuat koordinasi dengan PLN. Sangat disayangkan kalau sampai pelayanan publik ikut terganggu,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi yang terus dibangun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PT PLN (Persero) dapat mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan sehingga pasokan listrik di seluruh wilayah segera kembali normal.
Selain itu, Agustiar meminta masyarakat tetap bersabar selama proses penanganan berlangsung. Pemerintah provinsi, kata dia, akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut sekaligus mendorong agar langkah-langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin demi meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berkomitmen terus menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan persoalan pemadaman listrik bergilir dapat segera teratasi sehingga aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik kembali berlangsung secara optimal.
