PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto. Pertemuan ini menjadi forum evaluasi kondisi Karhutla di lapangan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Dalam arahannya, Agustiar Sabran menegaskan bahwa hujan yang masih terjadi pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegasnya.
Gubernur juga meminta seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota agar bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi Karhutla di wilayah masing-masing. Menurutnya, percepatan pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan di lapangan.
“Saya minta para Bupati dan Wali Kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera geser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke SKPD terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel. Duduk bersama unsur Forkopimda, ambil keputusan cepat selama akuntabilitas dan aturan hukum dipegang teguh,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan kondisi terkini di wilayahnya. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, S.E., melaporkan bahwa upaya pemadaman menghadapi kendala keterbatasan sumber air di sejumlah titik rawan kebakaran.
“Dari 126 titik api yang tercatat, fokus utama kami saat ini di Kelurahan Panarung. Api sudah mendekati jalan raya, sementara 12 regu gabungan kami terkendala ketiadaan sumber air di lokasi tersebut. Untuk mendukung Satgas, Pemkot Palangka Raya akan segera merevisi APBD Perubahan guna memenuhi alokasi BTT operasional di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifai, menyampaikan bahwa luas lahan gambut yang terbakar di kawasan Tumbang Nusa telah mencapai sekitar 140 hektare. Ia juga mengungkapkan bahwa sumur bor yang telah dibangun mulai mengalami kekeringan sehingga menyulitkan proses pemadaman.
“Kendala kami di lapangan sama, sumur bor sudah dibangun namun sumber airnya sudah mengering. Pasukan darat dari unsur TNI dan Polri sangat membantu kami. Ke depan, kami memohon dukungan penuh dari BNPB untuk penanganan pascabencana, khususnya pembangunan kembali embung-embung air dan perluasan kanal,” harapnya.
Menanggapi berbagai laporan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan sejumlah dukungan kepada BNPB, meliputi:
- Keberlanjutan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
- Penambahan helikopter water bombing untuk wilayah selatan.
- Bantuan sarana dan prasarana pemadaman darat.
- Dukungan Dana Siap Pakai (DSP).
Selain langkah mitigasi dan pemadaman, Gubernur juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa penanganan Karhutla menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia. BNPB berkomitmen mendukung seluruh kebutuhan daerah, baik melalui penguatan logistik, operasional penanganan, maupun dukungan pendanaan agar bencana kabut asap dapat dicegah sejak dini.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pengendalian Karhutla. Seluruh peserta mengikuti pembahasan mengenai kondisi lapangan, langkah mitigasi, hingga strategi percepatan penanganan menjelang puncak musim kemarau.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama BNPB menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi ancaman Karhutla. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan masyarakat diharapkan mampu meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan serta menjaga Kalimantan Tengah tetap terbebas dari bencana kabut asap.
