PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan lima permintaan kepada pihak Pertamina guna mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Lima poin yang diajukan tersebut meliputi penambahan kuota BBM, penambahan jam operasional SPBU, penambahan personel pelayanan di SPBU, pembangunan depo BBM, hingga usulan legalisasi pengecer BBM di Kalimantan Tengah.
Permintaan itu disampaikan Agustiar saat rapat koordinasi bersama Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menyusul antrean panjang yang terus terjadi di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya.
“Kami ingin masyarakat itu senyum dan bahagia. Karena beberapa hari terakhir terjadi antrean, kami langsung mengantisipasi agar kondisi tetap aman,” kata Agustiar, Sabtu malam (9/5/2026).
Menurutnya, meskipun pengelolaan SPBU bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, namun pemerintah daerah tetap merasa perlu ikut turun tangan karena pelayanan kepada masyarakat berlangsung di wilayah Kalteng.
Agustiar menjelaskan salah satu langkah yang diminta kepada Pertamina adalah memperpanjang jam operasional SPBU hingga 24 jam di beberapa titik tertentu agar antrean kendaraan bisa lebih cepat terurai.
“Kami meminta SPBU tertentu bisa beroperasi 24 jam penuh. Kemarin masih sampai pukul satu dini hari, sekarang kami minta terus beroperasi agar masyarakat tidak kesulitan,” ujarnya.
Selain penambahan jam operasional, Pemprov Kalteng juga meminta penambahan personel pelayanan di SPBU agar proses pengisian BBM dapat berjalan lebih cepat dan antrean masyarakat tidak terlalu panjang.
Pemerintah provinsi juga mengusulkan pembangunan depo BBM tambahan guna memperkuat distribusi energi di Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah cukup luas dan jarak distribusi yang panjang.
Tak hanya itu, Agustiar turut menyoroti usulan legalisasi sementara bagi pengecer BBM untuk membantu mengurangi penumpukan antrean masyarakat di SPBU.
Ia juga menyoroti tingginya konsumsi BBM nonsubsidi jenis Pertamax di Kota Palangka Raya yang dinilai berbeda dibanding sejumlah daerah lain yang umumnya lebih didominasi penggunaan BBM subsidi seperti Pertalite.
“Kalau di daerah lain yang dicari biasanya BBM subsidi, tetapi di Palangka Raya justru banyak masyarakat mencari Pertamax,” katanya.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait kebutuhan distribusi BBM dan pengembangan SPBU di wilayah Kalimantan Tengah.
“Kami terus mengevaluasi kebutuhan penambahan SPBU dan memastikan distribusi BBM berjalan lancar agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan BBM tetap aman serta mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah.
