PALANGKA RAYA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Kamis (30/7/2026). Rapat tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, jajaran Forkopimda, kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, BPBD kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal dengan durasi yang lebih panjang. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
“Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Kunci keberhasilan pengendalian karhutla adalah kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat di lapangan,” tegas Suharyanto.
Hingga akhir Juli 2026, tercatat ribuan hektare lahan telah terbakar di enam provinsi prioritas. Kalimantan Tengah berada pada urutan ketiga dengan luas lahan terbakar sekitar 3.069 hektare. Karena itu, seluruh unsur pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan melalui patroli terpadu serta penguatan koordinasi lintas sektor.
“Seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha hingga masyarakat harus bergerak bersama. Pencegahan jauh lebih efektif daripada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas,” ujarnya.
Suharyanto juga menekankan pentingnya optimalisasi operasi darat dan udara melalui patroli udara, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila kondisi meteorologis memungkinkan. Selain itu, pemantauan hotspot melalui citra satelit harus terus dilakukan agar setiap titik panas dapat segera diverifikasi sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Di samping penanganan kebakaran, Kepala BNPB mengingatkan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap. Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah mitigasi berupa penyediaan masker, layanan kesehatan, serta edukasi mengenai bahaya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Penanganan karhutla bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” katanya.
BNPB memastikan akan terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pendampingan operasi, dukungan logistik dan peralatan, bantuan operasi udara, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menutup arahannya, Suharyanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.
“Keberhasilan pengendalian karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis dapat menekan luas kebakaran, mencegah kabut asap, dan melindungi masyarakat serta lingkungan,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa seluruh pemerintah kabupaten dan kota harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Menurutnya, hujan yang turun di penghujung Juli hanya memberikan jeda sementara dan tidak boleh membuat seluruh pihak lengah.
“Hujan yang turun di akhir Juli menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat kesiapsiagaan. Jangan sampai kondisi ini membuat kita lengah, karena puncak musim kemarau diprediksi masih berlangsung pada Agustus hingga September,” ujar Agustiar Sabran.
Gubernur menjelaskan bahwa sejak Maret 2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai langkah antisipatif bersama BMKG, BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan kota melalui rapat koordinasi, supervisi ke daerah, apel kesiapsiagaan, hingga penerbitan surat kepada seluruh kepala daerah terkait percepatan penetapan status siaga darurat dan kesiapan anggaran.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026 yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Gubernur mengapresiasi dukungan BNPB berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, dan penambahan armada water bombing yang dinilai sangat membantu percepatan penanganan kebakaran di lapangan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat. Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota yang belum menetapkan status siaga darurat agar segera mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk menyiapkan anggaran operasional, personel, serta sarana dan prasarana pemadaman.
“Saya meminta seluruh bupati dan wali kota agar jangan terlambat bergerak. Tetapkan status siaga darurat sesuai kondisi daerah, siapkan anggaran operasional, dan lakukan koordinasi bersama Forkopimda agar penanganan karhutla berjalan cepat, tepat, dan terukur,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan kepada BNPB, di antaranya pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca secara berkala, penambahan helikopter water bombing, dukungan peralatan pemadaman, serta Dana Siap Pakai (DSP) guna mendukung operasi penanganan karhutla di daerah.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh masyarakat menjaga Kalimantan Tengah dengan tidak membuka lahan menggunakan api serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin.
Di akhir kegiatan, Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menegaskan bahwa BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh unsur Satgas Penanganan Karhutla akan terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli terpadu, penguatan Pos Lapangan Pengendalian Karhutla, deteksi dini hotspot, serta respons cepat terhadap setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, arahan Kepala BNPB dan Gubernur Kalimantan Tengah menjadi penguatan bagi seluruh jajaran di lapangan untuk terus mempererat koordinasi lintas sektor sehingga setiap potensi karhutla dapat ditangani sedini mungkin.
“Kami akan terus mengoptimalkan sinergi bersama TNI, Polri, BPBD kabupaten/kota, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, dan masyarakat. Pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk menekan luas kebakaran. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kalimantan Tengah dapat melewati puncak musim kemarau dengan tetap terkendali dan mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap,” tegas Ahmad Toyib.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada petugas terdekat.
“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Mari tingkatkan kepedulian dan kewaspadaan demi melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mewujudkan Kalimantan Tengah yang bebas dari kabut asap,” pungkasnya.
