PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kalimantan Tengah bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif maupun pelaporan. Menurutnya, implementasi program tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat membuka kegiatan Kunjungan dan Koordinasi Stranas PK di Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut diinisiasi Tim Stranas PK yang melibatkan sejumlah lembaga nasional, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan Stranas PK bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Agustiar.
Ia menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui sistem yang terintegrasi, pengawasan yang kuat, serta pengambilan keputusan yang berbasis data.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Agustiar mendorong optimalisasi tiga aspek utama, yakni pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Sebagai bentuk komitmen, gubernur juga menginstruksikan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi-aksi Stranas PK di seluruh perangkat daerah.
“Kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saya instruksikan agar terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi-aksi Stranas PK, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang memerlukan tindak lanjut bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraini, menjelaskan bahwa kunjungan tim ke Kalimantan Tengah bertujuan memperkuat implementasi pencegahan korupsi agar tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan dalam sistem kerja pemerintahan.
Menurutnya, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam pendalaman Stranas PK, yakni optimalisasi SIPD yang mencakup perencanaan hingga pelaporan keuangan daerah, tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta penguatan fungsi APIP dalam pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Ketiga instrumen tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mencegah berbagai potensi penyimpangan, seperti pemborosan anggaran, mark-up, konflik kepentingan, hingga keterlambatan penyelesaian temuan pengawasan.
“Kami perlu menyampaikan bahwa peran bapak dan ibu sebagai pemimpin sangat menentukan bagaimana instrumen-instrumen tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Sari.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, para inspektur daerah, kepala badan keuangan dan aset daerah, serta kepala Bapperida/Bappeda kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan Stranas PK dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
