PALANGKA RAYA – Koordinator Presidium MD KAHMI Kota Palangka Raya, Andi Wirahadi Kusuma, meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sistem kelistrikan di Kalimantan Tengah menyusul pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah posisi strategis Pulau Kalimantan sebagai salah satu pusat produksi energi nasional. Andi menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan terkait penyebab pemadaman listrik serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pulau Kalimantan menyumbang sekitar 82 persen atau sekitar 687 juta ton dari total produksi batu bara nasional yang mencapai sekitar 836,12 juta ton pada 2024. Kontribusi tersebut menjadikan Kalimantan sebagai pusat produksi batu bara terbesar di Indonesia.
“Ini menjadi paradoks yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Kalimantan adalah salah satu tulang punggung energi nasional. Kalimantan Tengah juga memiliki sumber daya batu bara yang besar. Tetapi masyarakat justru berulang kali mengalami pemadaman listrik. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola sistem kelistrikan yang ada,” kata Andi Wirahadi Kusuma.
Menurut Andi, masyarakat tidak semata-mata mempermasalahkan adanya gangguan teknis, tetapi lebih mengharapkan keterbukaan informasi mengenai penyebab utama pemadaman, perkembangan proses perbaikan, hingga jaminan agar gangguan serupa tidak terus berulang.
“Kalau memang murni gangguan teknis, jelaskan secara terbuka. Unit pembangkit mana yang mengalami gangguan, berapa kapasitas daya yang hilang, bagaimana proses perbaikannya, kapan target normalisasi, dan apa kompensasi yang diterima oleh masyarakat sebagai konsumen jika terjadi hal serupa di kemudian hari. Transparansi seperti itu penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak dipenuhi spekulasi,” ujarnya.
Ia menilai listrik saat ini telah menjadi infrastruktur utama yang menopang berbagai aktivitas masyarakat. Gangguan pasokan listrik dinilai berdampak langsung terhadap pelaku UMKM, peternak, rumah makan, sektor perhotelan, layanan kesehatan, hingga kegiatan pendidikan.
Andi juga menyinggung aksi demonstrasi masyarakat di Kantor PLN UP3 Palangka Raya yang berlangsung selama dua hari berturut-turut dan diwarnai aksi simbolik membawa bangkai ayam sebagai bentuk protes atas kerugian yang dialami peternak. Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap belum stabilnya pasokan listrik.
Ia mengatakan penjelasan resmi PLN mengenai gangguan pada beberapa pembangkit perlu dihormati. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa pemadaman dipicu gangguan pada tiga pembangkit besar dalam sistem interkoneksi Kalimantan, termasuk kerusakan generator, boiler, dan turbin sehingga dilakukan manajemen beban (load shedding) untuk menjaga kestabilan sistem.
Namun demikian, Andi menilai penjelasan tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka kepada masyarakat.
“Pertanyaannya bukan hanya mengapa listrik padam, tetapi mengapa beberapa pembangkit strategis bisa mengalami gangguan pada waktu yang hampir bersamaan. Apakah cadangan daya sistem memang sangat terbatas, apakah perencanaan pemeliharaan sudah optimal, atau ada persoalan tata kelola yang perlu dibenahi. Hal-hal seperti ini harus dijelaskan secara objektif kepada masyarakat,” katanya.
Andi juga menyoroti adanya perbedaan informasi yang berkembang di ruang publik. Di satu sisi, PLN menyatakan pemadaman tidak berkaitan dengan ketersediaan batu bara dan menegaskan pasokan energi primer berada dalam kondisi aman. Sementara di sisi lain, muncul pernyataan Anggota DPR RI, Bias Layar, pada Senin (27/7/2026), yang meminta pemerintah mengklarifikasi dugaan adanya kendala distribusi batu bara ke pembangkit.
Menurutnya, perbedaan informasi tersebut semakin memperkuat pentingnya keterbukaan data kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah pusat, Kementerian ESDM, dan PLN menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah secara komprehensif, mulai dari kapasitas daya mampu, reserve margin, kondisi pembangkit, hingga peta jalan penguatan infrastruktur kelistrikan.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya menerima informasi yang sepotong-sepotong. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi, akuntabilitas, dan solusi jangka panjang. Kalimantan selama ini memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan energi nasional. Sudah sepatutnya masyarakat di daerah penghasil energi juga memperoleh pelayanan kelistrikan yang andal, stabil, dan berkualitas,” tegasnya.
Andi mengingatkan bahwa apabila persoalan pemadaman listrik tidak segera diselesaikan secara serius, kondisi tersebut berpotensi memicu keresahan masyarakat yang lebih luas.
“Gelombang aksi massa akan jauh lebih besar jika ini dibiarkan. Maka jangan sampai kondisi seperti ini menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menguji respons masyarakat maupun kesiapsiagaan sistem menghadapi potensi krisis energi atau gangguan yang lebih besar di masa depan,” lanjutnya.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemulihan pasokan listrik dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan agar lebih tangguh menghadapi berbagai potensi gangguan di masa mendatang.
“Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal lampu yang padam. Ini menyangkut aktivitas ekonomi, investasi, pelayanan publik, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik oleh negara. Karena itu, penyelesaiannya harus menyentuh akar persoalan agar tidak terulang kembali dan menjadi lebih parah di kemudian hari,” pungkasnya
