PULANG PISAU – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, memasuki tahap pendinginan setelah kobaran api di permukaan berhasil dikendalikan. Tim gabungan kini memusatkan upaya pada pemadaman bara api yang masih tersimpan di bawah lapisan gambut untuk menghilangkan kepulan asap yang masih muncul di sejumlah titik.
Kondisi tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, didampingi Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., dalam kunjungan kerja ke lokasi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (31/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menekan risiko meluasnya kebakaran maupun dampak kabut asap di Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Djamari Chaniago menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap kemunculan titik api agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar.
“Kalau bisa cepat kita padamkan karena ada bantuan hujan, pantau terus dan jangan sampai timbul titik api lagi. Lebih baik kita menyelesaikannya pada saat api masih kecil-kecil. Kalau sudah terlanjur besar, dengan cara apa pun akan sangat sulit,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh Satgas Karhutla memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi serta mengoptimalkan peralatan pendukung dari BNPB, seperti selang penyalur air jarak jauh dan flexible tank sebagai penampungan air portabel.
Menurut Djamari Chaniago, prioritas utama pemerintah bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
“Fokus saya bukan pada apakah asap ini mau keluar negeri atau ke mana, tetapi dampak besarnya bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat kita sendiri,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pengorganisasian personel di lapangan dilakukan secara optimal sehingga seluruh petugas dapat bekerja secara aman dan efektif selama proses pemadaman maupun pendinginan berlangsung.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa sebanyak 500 personel Satgas Darat Gabungan telah dikerahkan untuk menangani karhutla di Kabupaten Pulang Pisau. Personel tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
Menurutnya, karakteristik lahan gambut menjadi tantangan utama dalam proses pemadaman karena bara api masih dapat bertahan jauh di bawah permukaan tanah meskipun kobaran api telah padam.
“Apinya sudah tidak ada, tetapi asapnya ini yang masih tebal. Karena lahan gambut, di bawah permukaan itu masih ada bara sehingga tidak bisa ditinggal dan harus disemprot terus sampai asapnya betul-betul hilang,” katanya.
Untuk mempercepat proses pendinginan, BNPB mengintegrasikan operasi udara dan darat melalui berbagai langkah, antara lain:
- Helikopter water bombing melakukan penyiraman dari udara.
- Helikopter mengisi flexible tank berkapasitas sekitar 6.000 liter menggunakan metode heli waterpool.
- Personel darat memanfaatkan pompa portabel untuk menyemprot titik-titik yang masih mengeluarkan asap.
- Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan melalui penyemaian awan guna memicu hujan buatan di wilayah terdampak.
BNPB menilai kombinasi operasi udara dan darat menjadi metode paling efektif untuk mengatasi bara api yang berada jauh di bawah permukaan lahan gambut.
Di tingkat daerah, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., menegaskan seluruh instansi harus bergerak cepat dan menjaga koordinasi agar penanganan karhutla berjalan maksimal.
“Penanganan karhutla di Kabupaten Pulang Pisau ini harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi tanpa ada toleransi keterlambatan. Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, sehingga begitu ada titik api terdeteksi, respons harus segera dilakukan agar kebakaran tidak semakin meluas,” ujar Agustiar Sabran.
Senada dengan itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyampaikan bahwa jajarannya terus memperkuat patroli terpadu, penyekatan wilayah rawan, serta pemadaman untuk mencegah penyebaran api.
“Kami mengoptimalkan patroli, penyekatan, dan pemadaman terpadu untuk mencegah penyebaran api yang lebih luas di lahan gambut. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api sekecil apa pun,” katanya.
Selain fokus pada pemadaman, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi bagi masyarakat terdampak. BNPB bersama kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau membangun sumur bor serta sumur temporer guna mendukung kebutuhan air pemadaman sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
BNPB juga menyiagakan armada truk tangki air bersih untuk mendistribusikan pasokan air ke wilayah terdampak. Pemerintah berharap kolaborasi seluruh pihak dapat mempercepat proses pendinginan lahan gambut sehingga kebakaran benar-benar padam dan tidak kembali meluas selama puncak musim kemarau.
