PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mempertimbangkan untuk menggelar audiensi dengan PT PLN menyusul kembali terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kota Palangka Raya. Gangguan pasokan listrik yang berlangsung hingga enam jam tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, hingga pelayanan publik.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu arahan dari Wali Kota Palangka Raya terkait rencana mengundang pihak PLN dalam forum audiensi. Langkah tersebut bertujuan memperoleh penjelasan mengenai penyebab pemadaman sekaligus mencari solusi agar kondisi serupa tidak terus berulang.
“Kita masih menunggu arahan dari Pak Wali. Kalau memang persoalan ini sudah menjadi beban masyarakat dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, tentu kita bisa mengundang pihak terkait untuk audiensi,” kata Achmad Zaini, Senin (27/7/2026).
Menurut Achmad Zaini, audiensi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Pendekatan serupa sebelumnya juga pernah dilakukan saat terjadi kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM).
“Seperti sebelumnya ketika ada persoalan BBM, pemerintah juga mengajak pihak terkait berdiskusi untuk mengetahui kendala dan mencari solusi,” ujarnya.
Achmad Zaini menilai pemadaman listrik bergilir telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Selain menghambat kegiatan sehari-hari, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap operasional pelaku usaha yang sangat bergantung pada ketersediaan pasokan listrik.
“Tentu semua masyarakat merasa dirugikan dengan adanya pemadaman listrik. Pemko Palangka Raya juga terus melakukan koordinasi dengan pihak PLN agar segera dilakukan upaya perbaikan dan tidak terjadi pemadaman bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya juga memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi gangguan kelistrikan.
Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain:
- Rumah sakit.
- Puskesmas.
- Kantor pelayanan publik.
- Layanan masyarakat lainnya yang membutuhkan pasokan listrik secara berkelanjutan.
“Yang paling penting, fasilitas pelayanan publik harus tetap berjalan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan layanan masyarakat lainnya,” katanya.
Selain itu, Pemko Palangka Raya meminta perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat koordinasi dengan pihak PLN. Salah satunya melalui komunikasi intensif mengenai jadwal pemadaman agar informasi yang diterima masyarakat akurat dan dapat dijadikan acuan dalam mengatur aktivitas.
Achmad Zaini menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah memang telah menerima informasi mengenai jadwal pemadaman listrik. Namun, Pemko ingin memastikan jadwal tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan akibat perubahan waktu maupun durasi pemadaman.
“Kami juga meminta dinas terkait, termasuk Dinas Perhubungan, untuk terus melakukan komunikasi dengan pihak PLN. Saat ini kita memang baru mendapatkan informasi berupa jadwal, tetapi kita ingin memastikan informasi tersebut benar-benar akurat,” pungkasnya.
Pemko Palangka Raya berharap koordinasi yang terus dilakukan bersama PLN dapat menghasilkan solusi terbaik sehingga keandalan pasokan listrik kembali terjaga dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik dapat berlangsung secara normal.
