PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya merespons keluhan masyarakat terkait dugaan kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram yang disertai kenaikan harga di tingkat pengecer. Pemerintah memastikan akan segera melakukan penelusuran apabila ditemukan laporan maupun indikasi adanya gangguan distribusi di lapangan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, S.E., mengatakan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam apabila masyarakat mengalami kesulitan memperoleh elpiji bersubsidi atau menemukan harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti untuk mengetahui penyebab dan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kalau memang nanti ada laporan atau keluhan terkait elpiji yang langka dan harganya mahal, tentu akan kami tindak lanjuti. Nanti saya akan mencari tahu penyebabnya dan bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Fairid Naparin, Selasa (23/6/2026).
Meski demikian, Fairid Naparin menyebut hingga saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya belum menerima laporan resmi dari organisasi perangkat daerah terkait mengenai kelangkaan gas elpiji bersubsidi tersebut. Karena itu, pemerintah masih perlu memastikan kondisi riil di lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Sebenarnya laporan seperti itu belum terjadi atau belum terdata di sini,” katanya.
Fairid Naparin menjelaskan, Pemerintah Kota Palangka Raya secara rutin memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilaksanakan setiap pekan. Forum tersebut menjadi sarana untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan apabila terjadi gejolak harga maupun gangguan distribusi barang.
Menurutnya, data yang dihimpun tidak hanya mencakup kondisi di Kota Palangka Raya, tetapi juga perkembangan harga dan pasokan komoditas di tingkat provinsi maupun nasional. Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
“Setiap hari Senin kami melaksanakan rapat koordinasi inflasi. Dari situ diketahui berbagai data, termasuk kondisi di Kota Palangka Raya. Apa yang naik dan apa yang turun, baik secara nasional, provinsi, maupun kota,” ungkap Fairid Naparin.
Pemerintah Kota Palangka Raya, lanjut Fairid Naparin, akan terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk gas elpiji bersubsidi. Apabila nantinya ditemukan kendala distribusi maupun praktik yang menyebabkan harga melambung di tingkat konsumen, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi serta memastikan pasokan kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
