PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah tidak mengambil langkah intervensi langsung terkait kenaikan harga plastik. Pemerintah lebih menitikberatkan pada edukasi masyarakat serta pemantauan kondisi pasar.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menjelaskan bahwa plastik bukan komoditas yang diproduksi di daerah, sehingga pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk dinamika global.
“Plastik itu tidak diproduksi di sini, sehingga ada banyak faktor yang memengaruhi, terutama kondisi global,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menambahkan, langkah pemerintah saat ini lebih difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat agar bijak dalam menyikapi kenaikan harga, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik.
Selain itu, isu mikroplastik juga menjadi perhatian serius, sehingga penggunaan bahan alternatif yang lebih alami dan ramah lingkungan dinilai sebagai solusi jangka panjang.
“Kami mengedukasi masyarakat untuk beralih ke bahan yang lebih natural dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov melalui dinas terkait terus melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional maupun ritel modern guna memastikan perkembangan harga kebutuhan pokok, termasuk plastik.
“Dinas perdagangan sudah turun langsung ke lapangan untuk mengecek harga,” tambahnya.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan pemerintah, dengan tetap mempertimbangkan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pusat.
Pemprov Kalteng menegaskan, penanganan kenaikan harga tidak hanya berfokus pada satu komoditas, tetapi mencakup seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak dinamika ekonomi.
