PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, akhirnya memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar di media sosial mengenai pengadaan kendaraan dinas baru yang disebut-sebut berjenis Jeep dengan nilai mencapai Rp2,7 miliar.
Fairid Naparin menegaskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat tersebut tidak sesuai dengan fakta. Ia membantah tudingan yang menyebut Pemerintah Kota Palangka Raya membeli kendaraan dinas bermerk Jeep atau Rubicon untuk digunakan sebagai kendaraan operasional wali kota.
Menurut Fairid Naparin, informasi yang muncul berasal dari data yang terbaca pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), namun terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan jenis kendaraan yang dimaksud.
“Kendaraan yang terbaca di SIRUP itu bukan jeep seperti Rubicon, tapi Toyota brandnya. Jadi enggak ada beli mobil dinas brand Jeep,” kata Fairid melalui pesan WhatsApp.
Ia menjelaskan bahwa kendaraan operasional yang dimaksud merupakan produk pabrikan asal Jepang dengan merek Toyota. Namun demikian, Fairid belum merinci tipe maupun seri kendaraan tersebut.
Menurutnya, pengadaan kendaraan operasional pemerintah dilakukan berdasarkan kebutuhan serta tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan rencana pengadaan kendaraan dinas baru dengan nilai yang dinilai cukup besar. Isu tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk kritik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah.
Sejumlah warganet menilai anggaran miliaran rupiah untuk kendaraan dinas seharusnya dipertimbangkan secara matang, terutama di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Fairid Naparin berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Pemerintah Kota Palangka Raya juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial serta mengedepankan fakta sebelum memberikan penilaian.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, diharapkan polemik terkait isu pengadaan kendaraan dinas yang sempat menjadi perbincangan publik dapat dipahami secara proporsional berdasarkan informasi yang telah disampaikan secara resmi.
