PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mengajukan tambahan perlengkapan bagi personel pemadam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengajuan tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapan personel dalam menghadapi peningkatan potensi kebakaran selama musim kemarau.
Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla bersama Kepala BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rapat tersebut, BNPB memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan berbagai kebutuhan dalam mendukung penanganan darurat Karhutla.
“Tadi Kepala BNPB menyampaikan apa yang dibutuhkan segera diajukan. Jadi kalau daerah kekurangan dana maupun kebutuhan lain bisa mengajukan ke BNPB. Semua itu tidak harus menjadi masalah,” kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, Rabu (5/8/2026).
Fairid menjelaskan, Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini memprioritaskan pengadaan perlengkapan yang dapat mendukung operasional personel pemadam Karhutla di lapangan. Peralatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran sekaligus menunjang keselamatan petugas.
“Kita mengajukan peralatan, khususnya kelengkapan personel untuk 12 regu yang saat ini bertugas di lapangan,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).
Menurut Fairid, kebutuhan operasional penanganan Karhutla hingga saat ini masih didukung melalui anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya. Namun apabila kebutuhan meningkat mengikuti perkembangan kondisi di lapangan, pemerintah daerah akan kembali mengajukan dukungan tambahan kepada BNPB.
Selain penguatan perlengkapan personel, Pemerintah Kota Palangka Raya juga berencana mengusulkan kembali Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) setelah sebelumnya menerima bantuan serupa untuk penanganan pascabencana tahun 2019.
“Palangka Raya sebelumnya mendapatkan bantuan Dana RR pasca 2019. Kami juga akan mengusulkan kembali untuk tahun depan,” ujar Fairid.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat, baik berupa bantuan peralatan maupun anggaran operasional, dapat segera terealisasi sehingga kesiapsiagaan personel semakin optimal. Dengan demikian, penanganan Karhutla di Kota Palangka Raya dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang.
