SAMPIT – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan dampaknya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pemerintah daerah menilai kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga barang dan menekan daya beli masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, mengatakan kenaikan BBM akan berdampak langsung pada berbagai sektor, terutama biaya transportasi dan distribusi barang.
“Dengan kenaikan BBM, otomatis akan diikuti kenaikan bahan pokok dan biaya lainnya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah kini harus menyesuaikan kembali perencanaan pembangunan dan pagu anggaran yang telah disusun sebelumnya agar selaras dengan kondisi terkini.
“Pagu anggaran yang sudah kita susun akan menyesuaikan dengan perkembangan harga di lapangan,” katanya.
Menurutnya, kenaikan harga barang tidak terlepas dari meningkatnya biaya distribusi, terutama untuk komoditas yang didatangkan dari luar daerah.
“Biaya transportasi dan tenaga kerja naik, sehingga harga barang saat tiba di Sampit juga ikut meningkat,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah berharap kenaikan harga tidak terlalu signifikan agar tidak mengganggu daya beli masyarakat serta tetap menjaga ketersediaan barang di pasar.
“Kita berharap harga tidak melonjak drastis dan pasokan tetap aman,” tegasnya.
Sebagai langkah efisiensi, Pemkab Kotim mulai membatasi perjalanan dinas bagi OPD. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi tekanan anggaran akibat kenaikan biaya operasional.
Selain itu, pemerintah juga mewaspadai dampak terhadap sektor riil seperti nelayan dan petani yang sangat bergantung pada BBM.
“Kami tidak ingin nelayan kesulitan BBM karena akan berdampak pada produksi dan distribusi hasil tangkapan,” ujarnya.
Pemkab Kotim akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan kenaikan harga BBM.
