PALANGKA RAYA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya yang terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir akhirnya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut mendorong digelarnya rapat bersama antara Pemprov Kalteng, Forkopimda, dan pihak Pertamina di Istana Isen Mulang, Jumat (8/5/2026).
Rapat tersebut membahas langkah penanganan antrean BBM yang dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas di sejumlah titik Kota Palangka Raya. Bahkan, antrean kendaraan di beberapa SPBU dilaporkan kerap memakan badan jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, meminta adanya penambahan kuota BBM untuk wilayah Kalimantan Tengah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami meminta penambahan kuota untuk Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi keadaan sekarang,” ujarnya.
Selain meminta tambahan kuota, Agustiar juga mengusulkan agar pemerintah pusat melalui Migas mempertimbangkan legalitas sementara bagi pangkalan BBM eceran guna membantu mengurai antrean panjang di SPBU.
Menurutnya, keberadaan pangkalan BBM eceran sebelumnya cukup membantu masyarakat memperoleh bahan bakar tanpa harus memadati SPBU seperti yang terjadi saat ini.
“Kedua, kalau bisa ada surat tertulis dari Migas untuk melegalkan pangkalan eceran ini untuk mengurai kemacetan,” katanya.
Sementara itu, pihak Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah masih dalam kondisi aman meski terjadi lonjakan konsumsi masyarakat, khususnya untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Sales Area Manager Retail Kalteng Pertamina, Donny Prasetya, mengatakan Pertamina telah menambah suplai BBM sekitar 10 hingga 15 persen dibanding kondisi normal guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.
“Khusus Pertamax, biasanya sekitar 190 kiloliter per hari, sekarang menjadi sekitar 205 kiloliter per hari,” jelasnya.
Donny menjelaskan peningkatan konsumsi Pertamax terjadi karena sebagian masyarakat beralih dari BBM subsidi ke BBM nonsubsidi di tengah kondisi antrean panjang di sejumlah SPBU.
Ia juga memastikan stok BBM tidak dalam kondisi langka dan distribusi terus berjalan setiap hari. Menurutnya, stok Pertamax dipastikan aman hingga enam sampai tujuh hari ke depan dengan suplai yang terus bergerak secara dinamis.
“Bukan berarti enam hari lagi habis. Stok itu bergerak terus dan selalu ada suplai masuk,” katanya.
Selain menambah suplai, Pertamina juga memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga dini hari serta meningkatkan pengawasan distribusi agar tidak terjadi penumpukan pembelian di titik tertentu.
Donny menilai salah satu penyebab antrean panjang terjadi karena masyarakat cenderung memilih SPBU tertentu sehingga terjadi penumpukan kendaraan. Selain itu, kepanikan masyarakat yang melakukan pembelian berlebihan juga disebut ikut memicu antrean semakin panjang.
“Kami pastikan sebenarnya tidak perlu panic buying. Dengan 17 SPBU di Palangka Raya dan 75 SPBU di seluruh Kalimantan Tengah, stok masih kami jaga,” ujarnya.
Pertamina juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Pembatasan hanya diberlakukan terhadap BBM subsidi sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forkopimda memastikan akan terus memantau distribusi BBM di lapangan serta menindak tegas apabila ditemukan adanya praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi di SPBU.
