SAMPIT – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah kembali mengalami kendala setelah beberapa bulan terakhir berada dalam kondisi relatif stabil. Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Lamandau.
Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan antrean kendaraan yang mengular di SPBU, tetapi juga berdampak pada menipisnya pasokan BBM di tingkat pengecer. Situasi ini memicu perhatian pemerintah daerah yang mulai melakukan langkah koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui penyebab gangguan distribusi.
Di Kabupaten Kotawaringin Timur, antrean kendaraan tampak terjadi di sejumlah SPBU, terutama bagi masyarakat yang hendak mengisi BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pun berencana memanggil pihak Pertamina guna memperoleh penjelasan mengenai penyebab terganggunya distribusi BBM tersebut.
Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, mengatakan berdasarkan informasi awal, antrean diduga dipengaruhi berkurangnya pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan BBM selama musim kemarau.
Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM terjadi karena tingginya aktivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan operasional kendaraan setiap hari. Selain itu, aktivitas pertambangan rakyat juga disebut turut meningkatkan kebutuhan bahan bakar.
“BPBD dan tim pemadam setiap hari membutuhkan BBM untuk penanganan karhutla dan kebanyakan juga pekerja mendulang emas itu perlu BBM. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Bisa tanyakan langsung ke Depot Pertamina karena mereka yang mengetahui persoalan teknisnya, kalau saya hanya melihat secara umum, atau mungkin karena hal lain yang terhambat biasanya ada kendala yang membuat pasokan BBM itu berkurang atau memang kebutuhan kita meningkat,” ujar Halikinnor, Senin (3/8/2026).
Halikinnor menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga kini belum mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi. Keputusan tersebut akan diambil setelah memperoleh penjelasan resmi dari Pertamina mengenai penyebab antrean yang terjadi.
“Kita ingin panggil dulu Kepala Pertamina, apa masalahnya. Kalau memang kuotanya berkurang, tentu akan kita ajukan penambahan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Kota Sampit, di antaranya SPBU Jalan Pelita, Jalan MT Haryono, dan Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 3. Bahkan, antrean kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan mencapai kawasan Bundaran Balanga.
Salah seorang warga Sampit, Irwan, mengaku terpaksa beralih menggunakan Pertamax karena antrean Pertalite berlangsung berjam-jam. Menurutnya, selisih harga antara kedua jenis BBM cukup memberatkan masyarakat.
“Saya punya barcode Pertalite, tapi karena antreannya berjam-jam akhirnya terpaksa isi Pertamax. Kalau isi penuh selisih biayanya bisa sampai Rp100 ribu. Bagi kami yang bekerja, antre lama juga tidak memungkinkan,” keluhnya.
Hal serupa dirasakan penjual BBM eceran. Adi mengaku pasokan Pertalite yang biasa diperolehnya mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya mampu membeli enam hingga delapan jeriken berkapasitas 30 liter, kini hanya memperoleh dua jeriken sehingga stok cepat habis.
“Sekarang jatah tinggal dua jeriken dan cepat sekali habis. Saya juga tidak tahu kenapa pasokannya berkurang,” ungkapnya.
Sementara itu, di Kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina, pengelola SPBU, Hiswana Migas, perwakilan pengemudi ojek online, organisasi masyarakat, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipimpin Wakil Bupati Suyanto.
Rapat yang berlangsung selama beberapa jam tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperbaiki distribusi BBM, antara lain:
- SPBU depan Universitas Antakusuma memberikan prioritas pengisian Pertamax bagi pengemudi ojek online pukul 07.00–09.00 WIB.
- Seluruh SPBU sepakat tidak melayani praktik pengetap yang melakukan pengisian BBM berulang kali.
- Kepolisian berkomitmen meningkatkan penertiban terhadap berbagai pelanggaran distribusi BBM.
- DPRD akan berkoordinasi dengan Satgas BBM untuk melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala.
Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Mulyadin, menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM. Meski demikian, hasil rapat akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan distribusi dalam beberapa hari mendatang.
“Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Namun setelah rapat ini beberapa hari ke depan akan kembali dievaluasi di lapangan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, pihak Pertamina juga menyampaikan rencana mengusulkan penambahan kuota distribusi BBM jenis Pertamax sebesar 50 persen dari kuota yang selama ini dialokasikan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat. Penambahan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean kendaraan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat selama distribusi belum kembali normal.
Selain membahas persoalan BBM, rapat juga menyinggung kondisi pasokan listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil pembahasan, pasokan listrik diperkirakan kembali normal pada minggu kedua Agustus 2026. Mulai 5 Agustus 2026 diproyeksikan tersedia tambahan suplai listrik yang dapat mengurangi durasi pemadaman bergilir dari enam jam menjadi sekitar tiga jam.
Terkait kompensasi atas pemadaman bergilir, pihak PLN menyampaikan pelanggan listrik prabayar akan memperoleh tambahan kuota saat pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar akan mendapatkan pengurangan tagihan pada periode pembayaran berikutnya.
