PALANGKA RAYA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Jabatan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung di Hotel Best Western Palangka Raya, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor jasa konstruksi agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya, Fahrial Anchar, mengatakan pelatihan sekaligus sertifikasi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperkuat kapasitas tenaga kerja konstruksi sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Melalui program tersebut, peserta diharapkan memiliki kemampuan teknis yang lebih baik, produktivitas yang meningkat, serta mampu memenuhi standar kompetensi kerja yang dibutuhkan di bidang jasa konstruksi.
“Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, Dinas PUPR memfasilitasi pelatihan sekaligus sertifikasi kompetensi agar lahir tenaga konstruksi yang profesional, kompeten, dan memiliki daya saing. Dengan bekal kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Kerja, peserta diharapkan mampu mengembangkan karier serta memiliki peluang bekerja yang lebih luas di sektor konstruksi,” ujar Fahrial.
Menurut Fahrial, pembangunan gedung tidak hanya berkaitan dengan penyusunan material bangunan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan, nilai investasi yang besar, dan keberlanjutan fungsi bangunan. Oleh karena itu, seluruh tahapan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai standar teknis yang berlaku, bukan hanya berdasarkan pengalaman di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Kota Palangka Raya yang didominasi lahan gambut dan tanah dengan daya dukung relatif rendah menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan konstruksi gedung. Situasi tersebut menuntut pelaksana lapangan memiliki kemampuan teknis yang memadai agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat dan aman.
Kompetensi yang harus dimiliki pelaksana lapangan antara lain meliputi:
- Memahami gambar kerja secara akurat.
- Menentukan sistem fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah.
- Memilih material sesuai spesifikasi teknis.
- Menerapkan metode pelaksanaan konstruksi secara efektif dan efisien.
- Mengawasi mutu pekerjaan sesuai standar yang berlaku.
Fahrial menegaskan bahwa pelaksana lapangan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu pembangunan. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, pelaksana lapangan memiliki tanggung jawab untuk menghentikan sementara pekerjaan hingga dilakukan perbaikan sesuai ketentuan.
“Pelaksana lapangan merupakan benteng pertama dalam menjaga mutu konstruksi. Ketika menemukan ketidaksesuaian terhadap spesifikasi teknis, pelaksana lapangan memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menghentikan pekerjaan sementara dan memastikan perbaikan dilakukan sesuai standar yang berlaku,” tegasnya.
Selain peningkatan kompetensi teknis, pelatihan tersebut juga menitikberatkan pada penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menurut Fahrial, keberhasilan suatu proyek tidak hanya diukur dari penyelesaian pekerjaan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga keselamatan para pekerja.
Ia menambahkan bahwa target Zero Accident harus menjadi komitmen seluruh pelaku jasa konstruksi, bukan sekadar slogan yang dipasang di lokasi proyek. Pelaksana lapangan memiliki tanggung jawab memastikan setiap pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), menerapkan Alat Pengaman Kerja (APK), serta melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap setiap potensi bahaya di lingkungan kerja.
Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, peserta memperoleh pembekalan teori maupun praktik sebagai persiapan mengikuti uji kompetensi. Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jabatan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung sebagai pengakuan atas kompetensi profesional yang dimiliki.
