PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mencatat realisasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan drainase pada Tahun Anggaran 2025 hampir mencapai 100 persen. Meski demikian, tantangan peningkatan kualitas infrastruktur masih cukup besar karena tingkat kemantapan jalan di Kota Palangka Raya baru mencapai 42 persen.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, S.E., saat menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fairid Naparin menjelaskan, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan anggaran sebesar Rp50,36 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan. Dari total anggaran tersebut, realisasi mencapai Rp50,21 miliar atau sebesar 99,71 persen.
Sementara itu, pembangunan drainase atau belanja bangunan air dianggarkan sebesar Rp5,10 miliar dengan realisasi mencapai Rp5,10 miliar atau sebesar 99,90 persen.
Menurut Fairid Naparin, tingginya serapan anggaran tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pada kawasan yang menjadi prioritas penanganan banjir.
“Dari kedua anggaran tersebut telah mampu menjawab kebutuhan riil warga. Terutama untuk jalan dan drainase lingkungan yang terdampak banjir pada lokasi yang ditangani,” ujarnya.
Fairid Naparin menambahkan, peningkatan kualitas infrastruktur juga tercermin dari capaian sektor permukiman. Hingga Juni 2026, persentase kawasan permukiman sehat dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dalam kondisi baik telah mencapai 60,47 persen, sedangkan kepemilikan rumah layak huni mencapai 90 persen.
Selama tahun 2025, Pemerintah Kota Palangka Raya juga merealisasikan berbagai pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi:
- Pembangunan jalan sepanjang 20,42 kilometer.
- Pembangunan drainase sepanjang 1,90 kilometer.
- Pemeliharaan drainase sepanjang 23,70 kilometer.
- Bantuan kepada lima rumah ibadah.
- Rehabilitasi 41 unit rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh.
- Perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni di kawasan rawan bencana.
Meski realisasi anggaran sangat tinggi, Fairid Naparin mengakui pekerjaan peningkatan kualitas infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data pemerintah daerah, total panjang jalan di Kota Palangka Raya mencapai 1.115,15 kilometer, dengan kondisi jalan mantap sepanjang 468,33 kilometer atau sekitar 42 persen.
Sementara itu, sepanjang 646,82 kilometer atau sekitar 58 persen ruas jalan masih berada dalam kategori belum mantap sehingga memerlukan penanganan secara bertahap melalui program pembangunan dan pemeliharaan berkelanjutan.
Data tersebut menunjukkan bahwa optimalnya serapan anggaran belum sepenuhnya menyelesaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Palangka Raya. Pemerintah Kota Palangka Raya pun berkomitmen melanjutkan peningkatan kualitas jaringan jalan dan drainase secara bertahap agar konektivitas wilayah, kenyamanan masyarakat, serta kualitas lingkungan permukiman terus meningkat.
