PALANGKA RAYA – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang, SH, meminta upaya antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah dilakukan secara berkesinambungan. Menurutnya, penanganan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. [foto]
Pernyataan tersebut disampaikan Teras Narang sebagai respons terhadap tingginya jumlah kejadian Karhutla di Kalimantan Tengah selama musim kemarau tahun 2026. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sebanyak 472 kejadian Karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 456,78 hektare.
Menurut Teras Narang, angka tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena dampak Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memengaruhi kesehatan masyarakat serta aktivitas perekonomian.
“Angka ini tentu bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan alarm bahaya. Sebab, api telah menghanguskan lebih dari 456,78 hektare lahan hijau di Bumi Tambun Bungai akibat musim kemarau ekstrem,” katanya, Sabtu (25/7/2026).
Ia menilai dampak Karhutla telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kondisi tersebut juga mengganggu aktivitas masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di sektor pertanian maupun pekerjaan lapangan.
Teras Narang menjelaskan, kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia menjadi pihak yang paling berisiko terdampak akibat kabut asap. Sementara itu, petani dan pekerja lapangan juga menghadapi ancaman kehilangan penghasilan karena lahan yang terbakar maupun kondisi udara yang membahayakan kesehatan.
Karena itu, ia menilai langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mencegah munculnya titik api.
Beberapa langkah yang dinilai penting untuk diperkuat meliputi:
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten, kota, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla.
- Mengoptimalkan upaya pencegahan sebelum kebakaran meluas.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah pembakaran lahan.
“Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi diharapkan dapat lebih intensif. Pemerintah pusat juga mesti turut memberikan bantuan, terlebih untuk kejadian yang dinilai perlu asistensi,” ujarnya.
Menurut Teras Narang, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar penanganan Karhutla dapat berjalan lebih efektif. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat dapat diminimalkan.
