PALANGKA RAYA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya terkait meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga kebutuhan pokok sehari-hari.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, S.St.Pi., mengatakan bahwa setiap kenaikan harga BBM hampir selalu menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tidak hanya pelaku usaha yang merasakan dampaknya, namun juga masyarakat umum hingga aparatur sipil negara (ASN) yang harus menyesuaikan pengeluaran di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Dengan adanya kenaikan BBM ini tentu semua aspek ekonomi dan sosial akan berdampak. Berkaitan dengan pihak swasta maupun pemerintahan pasti terkena pengaruhnya. Keluhan masyarakat itu wajar karena harga BBM naik, sementara kemampuan ekonomi mereka belum tentu ikut meningkat,” ujarnya.
Menurut Bambang, kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya operasional di berbagai sektor, mulai dari transportasi, perdagangan, jasa, hingga sektor produksi. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai konsumen.
Ia menilai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ketika harga energi meningkat, maka biaya hidup secara keseluruhan juga cenderung mengalami kenaikan.
Selain itu, Bambang menyoroti kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan daerah terpencil di Kalimantan Tengah. Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM akan lebih berat dirasakan oleh masyarakat di kawasan tersebut karena biaya distribusi barang dan transportasi selama ini memang sudah relatif tinggi.
Ia menjelaskan bahwa banyak wilayah di pedalaman masih mengandalkan jalur sungai maupun transportasi darat dengan akses terbatas untuk mendistribusikan barang kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga berbagai komoditas di daerah tersebut umumnya lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan.
“Kalau kita di kota mungkin masih bisa mendapatkan harga sesuai ketentuan. Tapi masyarakat di daerah yang jauh dari pusat distribusi sering kali membeli dengan harga lebih tinggi. Ketika Pertamax naik, dampaknya tentu lebih berat lagi bagi mereka,” katanya.
Bambang menambahkan, kenaikan harga BBM tidak hanya berpengaruh terhadap biaya transportasi pribadi, tetapi juga akan berdampak pada biaya logistik yang menjadi komponen penting dalam distribusi barang dan jasa. Jika biaya distribusi meningkat, maka pelaku usaha cenderung melakukan penyesuaian harga untuk menutupi kenaikan biaya operasional.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap daya beli masyarakat, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi yang masih berlangsung.
Di sisi lain, Bambang juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian energi nasional. Ia menilai Indonesia sebenarnya memiliki potensi sumber daya energi yang besar, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pengolahan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara optimal.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengolahan energi, termasuk kilang minyak, perlu terus didorong agar Indonesia memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri.
“Seharusnya kita bisa berkaca dari kebijakan masa lalu. Kita punya bahan baku, tetapi kenapa tidak didorong menjadi bahan jadi melalui pembangunan kilang yang memadai. Kalau itu dilakukan, paling tidak kita punya kemampuan untuk mengolah sendiri dan lebih stabil,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat bersama pihak terkait dapat mempertimbangkan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang muncul dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Selain itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat.
Bambang menilai kebijakan energi harus diimbangi dengan program perlindungan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat agar dampak yang ditimbulkan tidak terlalu membebani kelompok masyarakat yang rentan.
DPRD Kalimantan Tengah juga berharap pemerintah terus memperhatikan kondisi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses distribusi agar masyarakat di wilayah pedalaman tidak mengalami beban ekonomi yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya.
