PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, mendorong kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota agar lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan sektor pendidikan di daerah.
Menurutnya, kebutuhan perbaikan sekolah dan peningkatan sarana pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan alokasi anggaran rutin yang diberikan pemerintah pusat. Daerah harus proaktif memperjuangkan kebutuhannya agar memperoleh dukungan program dan pendanaan yang lebih besar.
“Kalau memang bisa, kepala daerah itu senantiasa melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat. Jangan hanya menunggu. Kita harus proaktif karena sekarang banyak program kementerian yang bisa diakses daerah. Kalau hanya diam di kantor, tentu akan lebih sulit mendapatkan tambahan bantuan,” ujar Sugiyarto, Senin (8/6/2026).
Ia menilai komunikasi yang intens dengan kementerian terkait dapat membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh bantuan pembangunan, termasuk program revitalisasi sekolah yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Menurut Sugiyarto, keberhasilan Kalimantan Tengah mendapatkan program revitalisasi sekolah menjadi bukti bahwa koordinasi dan pendekatan yang baik kepada pemerintah pusat mampu memberikan hasil nyata bagi daerah.
Selain itu, kunjungan pejabat kementerian ke daerah juga dinilai penting karena dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi riil di lapangan yang tidak sepenuhnya tergambar dalam laporan administrasi.
“Ketika pejabat pusat datang dan melihat langsung kondisi sekolah yang membutuhkan perhatian, tentu dampaknya berbeda. Data memang sudah ada di sistem, tetapi verifikasi langsung di lapangan dapat memperkuat usulan daerah agar menjadi prioritas,” katanya.
Sugiyarto menjelaskan, data kondisi sekolah sebenarnya telah tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun demikian, komunikasi langsung tetap diperlukan untuk mempercepat realisasi bantuan serta memperbesar peluang mendapatkan tambahan dukungan program.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil memperoleh bantuan pembangunan setelah aktif melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Karena itu, langkah jemput bola dinilai perlu menjadi budaya kerja pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Sugiyarto berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat terus diperkuat guna mempercepat pemerataan pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah.
“Dengan komunikasi yang intens dan langkah jemput bola yang konsisten, berbagai kebutuhan pembangunan pendidikan di daerah dapat dipenuhi lebih cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
