PALANGKA RAYA – Momentum Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangka Raya yang diperingati pada 17 Juni 2026 dan menjelang Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya pada 17 Juli 2026 menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat pembangunan daerah. Salah satu aspek strategis yang turut mendukung pembangunan tersebut adalah kepastian hukum pertanahan melalui sinergi antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

Selama beberapa tahun terakhir, kerja sama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya terus diperkuat, khususnya dalam upaya penataan, pengamanan, dan sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan kepastian hukum terhadap aset daerah sekaligus mendukung kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Ferdinan Adinoto, S.SiT., M.Si., mengatakan bahwa legalitas aset pemerintah merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Menurut Ferdinan Adinoto, keberadaan sertifikat aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah sengketa pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan.

“Sinergi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Palangka Raya selama ini berjalan sangat baik. Kami terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan sertifikasi aset agar seluruh aset memiliki kepastian hukum yang jelas dan terlindungi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kepastian hukum pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah. Dengan legalitas yang jelas, pemerintah dapat lebih leluasa merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik tanpa terkendala persoalan status lahan.

Selain mendukung penataan aset pemerintah, Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya juga terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program pertanahan yang bertujuan memberikan kepastian hak atas tanah.

Ferdinan Adinoto menilai bahwa pertumbuhan Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah harus diimbangi dengan tertib administrasi pertanahan guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Pertanahan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam mendukung pembangunan. Ketika status tanah jelas dan legalitasnya kuat, maka investasi akan tumbuh, pembangunan dapat berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak-haknya,” katanya.

Ia menambahkan, transformasi layanan pertanahan yang saat ini terus dikembangkan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui digitalisasi layanan dan penguatan sistem administrasi pertanahan, proses pelayanan diharapkan semakin cepat, transparan, dan akuntabel.

Menurut Ferdinan Adinoto, peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya dan Hari Jadi Kota Palangka Raya menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam bidang pertanahan.

“Kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangka Raya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya. Semoga Kota Palangka Raya semakin maju, modern, dan berdaya saing. Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya siap terus bersinergi mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan pertanahan yang profesional dan berkualitas,” ungkapnya.

Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, pembangunan kota diharapkan dapat berjalan semakin optimal. Kepastian hukum atas aset daerah maupun tanah masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Kota Palangka Raya yang maju, tertata, dan sejahtera.

Memasuki usia ke-69 tahun, Kota Palangka Raya diharapkan terus berkembang sebagai kota yang modern dan berkelanjutan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta kepastian hukum yang mampu memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.