PALANGKA RAYA – Upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintahan Kalimantan Tengah. Melalui mekanisme evaluasi berkala, berbagai stakeholder pemerintahan berkumpul untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.(Selasa,29/7/25)
Komitmen tersebut terwujud dalam pelaksanaan forum evaluasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang menghadirkan para pemimpin daerah untuk bersinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan dana publik.
Forum evaluasi ini mempertemukan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dengan Bupati Barsel Eddy Raya dalam satu arena diskusi konstruktif. Kehadiran seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, didampingi Kepala Bapperida dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, menjadi bukti konkret komitmen bersama dalam membangun transparansi fiskal.
Diskusi terpusat pada kajian mendalam mengenai implementasi anggaran dari berbagai sumber pendanaan, termasuk APBD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Forum ini menjadi wadah evaluasi komprehensif terhadap efektivitas program yang telah dijalankan serta perumusan strategi pengembangan untuk periode mendatang.
Agenda evaluasi digelar pada Senin, 28 Juli 2025, menandai momen krusial di pertengahan tahun anggaran. Pemilihan waktu ini memungkinkan para pengambil kebijakan untuk melakukan refleksi terhadap capaian semester pertama sekaligus merancang akselerasi program di semester kedua.
Aula Eka Hapakat di Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan, mencerminkan pentingnya agenda ini bagi kemajuan daerah. Fasilitas yang memadai mendukung berlangsungnya diskusi produktif antar para pemangku kepentingan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyampaikan pentingnya harmonisasi kebijakan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Strategi ini bertujuan menciptakan momentum percepatan pembangunan melalui optimalisasi alokasi sumber daya yang tersedia.
Evaluasi dilakukan dengan pendekatan metodologis yang dipresentasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng. Tim ahli menyajikan analisis data komprehensif mengenai tingkat realisasi program, identifikasi tantangan implementasi, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.
Wali Kota Palangka Raya dalam sambutannya mengatakan: “Melalui evaluasi berkala ini, kita memastikan setiap kebijakan fiskal memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Kalimantan Tengah.”
Output dari forum evaluasi TEPRA ini akan menjadi acuan strategis dalam penyusunan program percepatan pembangunan semester kedua. Pemerintah daerah menargetkan optimalisasi penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output dan outcome setiap program.
Dalam semangat keterbukaan informasi, seluruh hasil evalusi akan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses publik. Langkah ini memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.
Inisiatif progresif ini diharapkan dapat menjadi referensi best practice bagi daerah lain dalam mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi anggaran yang berbasis kinerja dan berorientasi pada kepuasan publik.
