SAMPIT – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan selama lebih dari dua pekan mendapat perhatian dari Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit K. Yunianto. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sekadar gangguan teknis, melainkan telah menjadi isu nasional yang membutuhkan penanganan serius.
Sigit K. Yunianto mengatakan pihaknya saat ini mulai melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab utama gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan masyarakat di Kalimantan masih mengalami pemadaman listrik secara bergilir.
“Permasalahan pemadaman ini menurut saya merupakan permasalahan nasional. Ini yang baru kita investigasi,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026).
Sebagai tindak lanjut, Sigit K. Yunianto mengungkapkan telah mendatangi Kantor PLN UP3 Palangka Raya guna meminta penjelasan mengenai kondisi sistem kelistrikan yang menyebabkan terganggunya pasokan listrik di wilayah Kalimantan Tengah.
“Saya sudah mendatangi PLN yang di Palangka Raya. Kami berharap secepatnya permasalahan ini segera diatasi,” ujarnya.
Menurut Sigit K. Yunianto, hingga saat ini masyarakat masih harus menghadapi dampak pemadaman listrik yang berpengaruh terhadap aktivitas rumah tangga, dunia usaha, hingga pelayanan publik. Oleh karena itu, ia meminta PT PLN (Persero) memberikan perhatian lebih terhadap wilayah yang masih mengalami gangguan pasokan listrik.
Selain percepatan pemulihan, Sigit K. Yunianto juga mendorong PLN agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan kepastian mengenai upaya penanganan yang sedang dilakukan.
“Kalau memang ada pembangkit yang bermasalah, sampaikan kepada masyarakat. Pembangkit mana yang mengalami gangguan, di mana lokasinya, dan langkah apa yang sedang dilakukan untuk mempercepat pemulihan. Masyarakat berhak mengetahui kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.
Ia juga meminta PLN menjelaskan kondisi sistem kelistrikan secara menyeluruh, termasuk besaran daya yang hilang akibat gangguan, kapasitas cadangan operasi yang tersedia, hingga kondisi pasokan energi primer seperti batu bara yang digunakan pada pembangkit listrik.
Menurut Sigit K. Yunianto, transparansi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan sekaligus memahami langkah-langkah yang sedang ditempuh PLN dalam mempercepat normalisasi sistem kelistrikan.
Desakan tersebut muncul seiring meningkatnya keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung lebih dari dua pekan. Sejumlah pelaku usaha juga mengaku mengalami kerugian dan penurunan omzet karena aktivitas produksi maupun pelayanan kepada pelanggan terganggu akibat pasokan listrik yang tidak stabil.
Sigit K. Yunianto menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus mendalami persoalan tersebut sebagai bagian dari proses investigasi. Hasil pendalaman diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan kelistrikan di Kalimantan sehingga gangguan serupa tidak terus berulang pada masa mendatang.
