PALANGKA RAYA – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Kalteng Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Palangka Raya, Rabu (3/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait proyek pengecatan jalur sepeda berwarna biru yang belakangan menjadi perhatian publik. Massa menilai kondisi jalur tersebut perlu mendapat evaluasi karena di sejumlah titik terlihat mengalami kerusakan dan pemudaran warna dalam waktu yang relatif singkat.
Demonstrasi diawali dengan aksi simbolis pembakaran tiga ban bekas di depan gerbang kantor Dinas PUPR. Selanjutnya, massa menyampaikan orasi dan menyerahkan sejumlah tuntutan kepada pihak dinas.
Koordinator Aksi, Joseph, mengatakan aksi tersebut bertujuan meminta penjelasan terkait pelaksanaan proyek jalur sepeda, termasuk mengenai kondisi fisik pekerjaan dan penggunaan anggaran yang dinilai perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Hari ini kami melaksanakan aksi demonstrasi terkait beberapa persoalan pembangunan yang menjadi sorotan, khususnya mengenai jalur sepeda yang saat ini mengalami kerusakan atau mengelupas serta penggunaan anggaran yang dinilai belum jelas,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Aliansi Kalteng Bergerak menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta dilakukan audit terbuka terhadap proyek pengecatan jalur sepeda, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, menghentikan pemborosan anggaran daerah, serta mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Selain itu, massa juga menyampaikan tuntutan agar Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek yang menjadi sorotan tersebut.
Namun dalam pertemuan yang berlangsung di lokasi aksi, tuntutan tersebut tidak ditandatangani oleh pihak Dinas PUPR. Kondisi tersebut memicu perdebatan antara massa dan perwakilan dinas sebelum akhirnya aksi berakhir tanpa adanya kesepakatan.
Salah seorang peserta aksi, Afan Safrian, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh tanggapan yang dianggap memadai dari pemerintah.
“Mungkin besok, lusa, dan seterusnya kami akan terus menyuarakan permasalahan ini karena kedatangan kami hari ini tidak disambut baik,” katanya.
Menurut Afan, salah satu poin utama yang menjadi perhatian massa adalah tuntutan pengunduran diri Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah yang dinilai bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Itu adalah tuntutan yang kami bawa hari ini. Kami meminta Kepala Dinas PUPR mundur dari jabatannya karena kami menganggap beliau lalai dalam pelaksanaan proyek pemerintah,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek teknis pekerjaan, massa juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait besaran anggaran serta proses pelaksanaan proyek jalur sepeda yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Aksi berlangsung hingga siang hari dan berakhir dengan massa membubarkan diri secara tertib. Hingga aksi selesai dilaksanakan, belum terdapat kesepakatan terkait tuntutan yang diajukan massa, sementara berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
