PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya dalam mendukung program transformasi digital nasional, khususnya pada sektor perlindungan sosial, guna mewujudkan tata kelola yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, saat menghadiri Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Palangka Raya yang digelar di Aula Betang Hapakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (5/6/2026).
Arbert mengatakan, Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial karena dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung agenda transformasi digital yang dicanangkan pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital secara nasional tidak terlepas dari kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program yang telah dirancang.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat nasional sangat bergantung pada kesiapan dan keseriusan daerah dalam menjalankannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui perluasan program percontohan digitalisasi perlindungan sosial, Pemerintah Kota Palangka Raya siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam membangun sistem data yang terintegrasi dan meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Arbert menilai keterlibatan Kota Palangka Raya dalam program tersebut menunjukkan kesiapan daerah untuk menjadi bagian dari perubahan menuju sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan berbasis teknologi.
“Palangka Raya siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan transformasi digital perlindungan sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak dapat dicapai oleh satu instansi secara mandiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar sistem yang dibangun mampu berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak mulai dari sektor perbankan, kependudukan, komunikasi dan informatika, hingga unsur sosial di lapangan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program tersebut.
“Peran aktif seluruh pihak sangat menentukan keberhasilan program ini. Sistem yang dibangun harus benar-benar kuat, terintegrasi, dan mampu menghadirkan pelayanan perlindungan sosial yang optimal bagi masyarakat,” katanya.
Melalui perluasan digitalisasi perlindungan sosial, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap pengelolaan data penerima bantuan sosial semakin akurat, proses penyaluran bantuan lebih transparan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Program tersebut juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial, mengurangi potensi kesalahan data, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kota Palangka Raya.
