SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kotawaringin Timur. Dalam rancangan tersebut, pendapatan dan belanja daerah diproyeksikan masing-masing sebesar Rp1,702 triliun sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pengajuan dokumen KUA-PPAS disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026. Tahapan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyusunan APBD yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, mengatakan penyampaian rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari siklus penyusunan anggaran daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 ini merupakan rangkaian dalam proses penyusunan anggaran daerah yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” ujar Irawati.
Ia menjelaskan, dokumen tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Sesuai regulasi, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.
Dalam penyusunannya, pemerintah daerah juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi daerah, perubahan kebijakan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, serta menjaga kesinambungan pembangunan agar tetap berjalan secara terencana, efektif, efisien, dan akuntabel.
Irawati menyampaikan optimisme terhadap prospek perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur pada 2027 dengan melihat capaian sejumlah indikator ekonomi selama dua tahun terakhir.
“Kita berharap semoga kinerja ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2027 akan menjadi lebih baik,” ucapnya.
Beberapa indikator ekonomi yang menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 antara lain:
- Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,00 persen pada 2024 menjadi 5,82 persen pada 2025.
- Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4,63 persen menjadi 4,39 persen.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,47 menjadi 74,96.
- Angka kemiskinan tahun 2025 sebesar 5,83 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
- Inflasi tetap terkendali, yakni 1,18 persen pada 2024 dan 2,66 persen pada 2025.
Menurut Irawati, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami koreksi akibat dinamika ekonomi regional maupun nasional, kondisi ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum masih berada dalam kondisi stabil dan terkendali.
Ia menambahkan, penyusunan APBD tetap harus mengedepankan prinsip disiplin anggaran, yaitu pendapatan disusun berdasarkan proyeksi yang rasional, belanja disesuaikan dengan kemampuan penerimaan daerah, serta seluruh transaksi keuangan daerah dicatat melalui rekening kas umum daerah.
Dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memproyeksikan:
- Pendapatan daerah sebesar Rp1,702 triliun.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp436,95 miliar.
- Pendapatan transfer sebesar Rp1,265 triliun.
- Belanja daerah sebesar Rp1,702 triliun.
- Penerimaan pembiayaan sebesar Rp20 miliar.
- Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar.
- Pembiayaan neto sebesar Rp0 sehingga tidak terdapat surplus maupun defisit anggaran.
Namun demikian, Irawati menegaskan bahwa proyeksi tersebut masih berpotensi mengalami perubahan. Hingga saat ini pemerintah pusat belum menerbitkan Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi dana transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Desa yang bersumber dari APBN.
“Tidak menutup kemungkinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2027 akan mengalami penyesuaian kembali,” pungkasnya.
