PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Murung Raya dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026).
Penyerahan dokumen tersebut menjadi tahapan awal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan program prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Mewakili Bupati Murung Raya, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Sarwo Mintarjo, menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS merupakan pedoman utama dalam penyusunan Rancangan APBD yang memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran daerah selama satu tahun.
“KUA dan PPAS adalah dokumen kebijakan yang menjadi dasar, arah, petunjuk, dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Dokumen ini memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan beserta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran,” ujar Sarwo Mintarjo.
Ia menyampaikan, penyusunan APBD Tahun 2027 telah disinkronkan dengan arah pembangunan nasional maupun provinsi sehingga berbagai program yang direncanakan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.
Dalam kerangka ekonomi makro Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menargetkan sejumlah indikator pembangunan, yakni:
- Pertumbuhan ekonomi di atas 5,38 persen.
- Laju inflasi di bawah 1,03 persen.
- Tingkat kemiskinan di bawah 6,19 persen.
- Tingkat pengangguran terbuka kurang dari 2,52 persen.
Sarwo Mintarjo menjelaskan, capaian tersebut didasarkan pada perkembangan indikator ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 6,58 persen pada 2024 menjadi 6,19 persen pada 2025, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 2,90 persen menjadi 2,52 persen berkat berbagai program penyerapan tenaga kerja.
Untuk Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Murung Raya memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,8 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,9 triliun.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan:
- Penerimaan pembiayaan sebesar lebih dari Rp86 miliar.
- Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar.
Dalam aspek pendapatan, pemerintah akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Di samping itu, peningkatan kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dana bagi hasil, hibah, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga dukungan program pemerintah pusat juga menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah.
Sementara pada sisi belanja, pemerintah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, seperti belanja pegawai, fungsi pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara.
Setelah kebutuhan belanja wajib terpenuhi, sisa pagu anggaran akan diarahkan untuk mendukung program-program produktif yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Melalui penyampaian KUA-PPAS tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara tepat waktu, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
