PALANGKA RAYA – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) akhirnya buka suara terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di Kalimantan Tengah.
General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan sekaligus memaparkan penyebab gangguan, progres pemulihan, hingga mekanisme kompensasi bagi pelanggan terdampak.
“Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujar Iwan dalam konferensi pers di Istana Isen Mulang, Kamis (30/7/2026).
Iwan menjelaskan, gangguan kelistrikan bermula pada pekan ketiga Juli ketika sistem interkoneksi Kalimantan kehilangan sebagian besar pasokan daya akibat gangguan yang terjadi hampir bersamaan pada tiga pembangkit listrik.
Gangguan pertama terjadi pada 22 Juli 2026 di salah satu unit PLTU PT SKS Listrik Kalimantan (SLK), Kabupaten Gunung Mas, akibat kebocoran pipa boiler.
Sehari kemudian, PLTU Asam-Asam mengalami gangguan pada generator. Selanjutnya, pada 24 Juli 2026, PLTU PT Tanjung Power Indonesia (TPI) di Tabalong, Kalimantan Selatan, mengalami gangguan pada sistem pelumasan turbin.
Akumulasi gangguan di tiga pembangkit tersebut menyebabkan pasokan listrik dalam sistem interkoneksi Kalimantan turun drastis sehingga PLN terpaksa menerapkan manajemen beban berupa pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
PLN menyebut proses pemulihan mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satu unit PLTU Tanjung Power Indonesia (TPI) Tabalong berkapasitas 100 megawatt telah kembali beroperasi sejak 28 Juli 2026, lebih cepat dua hari dari target semula.
“Beroperasinya kembali PLTU TPI membuat dampak pemadaman dapat dikurangi dari rata-rata enam jam per hari menjadi sekitar tiga jam per hari,” kata Iwan.
PLN kini menargetkan satu unit pembangkit PLTU SKS Listrik Kalimantan di Kabupaten Gunung Mas yang memiliki kapasitas 100 megawatt kembali beroperasi pada 5 Agustus 2026.
Apabila target tersebut tercapai, pemadaman bergilir diharapkan dapat dihentikan, meski sistem kelistrikan masih berstatus siaga karena cadangan daya belum sepenuhnya pulih.
“Dengan selesainya pemulihan di PLTU SLK, diharapkan tidak ada lagi pemadaman listrik. Namun sistem masih siaga karena cadangan daya masih terbatas,” jelasnya.
Sementara itu, normalisasi sistem interkoneksi Kalimantan secara menyeluruh diperkirakan baru selesai setelah proses perbaikan PLTU Asam-Asam rampung sekitar 25 Agustus 2026.
Menanggapi tuntutan masyarakat terkait kerugian akibat pemadaman listrik, termasuk dari kalangan peternak ayam dan pelaku UMKM, Iwan menegaskan PLN hanya menjalankan mekanisme kompensasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pelanggan pascabayar akan menerima kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik, sedangkan pelanggan prabayar memperoleh tambahan token listrik.
“Kompensasi dilakukan secara otomatis. Pelanggan yang terdampak sudah tercatat dalam data kami dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Namun, PLN memastikan belum terdapat aturan yang mengatur pemberian ganti rugi khusus atas kerugian ekonomi yang dialami pelaku usaha.
“Untuk kerugian UMKM atau pelaku usaha tidak diatur dalam ketentuan kompensasi tersebut. Kami hanya mengikuti Peraturan Menteri ESDM yang berlaku,” tegas Iwan.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa gangguan terjadi akibat kurangnya pemeliharaan pembangkit.
Menurutnya, PLN UID Kalselteng bertanggung jawab pada sisi distribusi listrik, sedangkan operasional pembangkit berada di bawah pengelolaan Independent Power Producer (IPP).
PLN bahkan telah mengajak Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah meninjau langsung kondisi PLTU SKS Listrik Kalimantan di Kabupaten Gunung Mas untuk memastikan gangguan yang terjadi memang bersifat teknis.
Iwan juga membuka kesempatan kepada media maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melihat langsung kondisi pembangkit.
“Kalau teman-teman media ingin melihat langsung bagaimana kondisi pembangkit, kami persilakan. Bahkan kalau berkenan, Pak Gubernur juga bisa melihat langsung kondisi PLTU SKS di Gunung Mas,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pemerintah provinsi akan terus mengawal proses pemulihan pasokan listrik agar aktivitas masyarakat kembali normal.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan PLN maupun pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian persoalan kelistrikan yang juga berdampak pada Kalimantan Selatan karena berada dalam sistem interkoneksi yang sama.
“Insyaallah akhir bulan semuanya sudah clear and clean. Doakan saja yang terbaik untuk kami. Kami akan terus berusaha dan terus berkoordinasi, termasuk dengan pemerintah pusat, supaya PLN UID Kalselteng tidak mengabaikan situasi dan kondisi riil yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Agustiar Sabran.
Ia menilai persoalan kelistrikan merupakan isu yang sangat penting karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga dunia usaha di Kalimantan Tengah.
