PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan efisiensi anggaran secara selektif dengan tetap menjaga operasional perangkat daerah yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng tersebut, kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi serta menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat menuntut daerah untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.
Karena itu, ia menilai kebijakan efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, namun harus disertai dengan penajaman skala prioritas program dan kegiatan yang benar-benar berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi. Namun, kebijakan tersebut jangan sampai menghambat kinerja perangkat daerah yang menjadi ujung tombak dalam pengumpulan PAD,” ujarnya.
Freddy menjelaskan, pengurangan anggaran sebaiknya difokuskan pada belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan maupun peningkatan pendapatan daerah. Di antaranya belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, alat tulis kantor, hingga belanja rumah tangga perkantoran.
Sebaliknya, perangkat daerah yang memiliki tugas menghimpun pendapatan daerah perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai agar target PAD dapat tercapai secara optimal.
Ia secara khusus menyoroti peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemungutan pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya.
“Bapenda dan Samsat memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD. Karena itu, operasional mereka sebaiknya tidak menjadi sasaran utama pengurangan atau efisiensi anggaran,” tegasnya.
Menurut Freddy, optimalisasi PAD menjadi langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya dukungan dana transfer pusat dan dana bagi hasil.
Ia juga mendorong pemerintah provinsi untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“PAD harus menjadi fokus utama ke depan. Semakin kuat pendapatan daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Freddy berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan efisiensi yang dilakukan sehingga tidak mengurangi efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan daerah.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan dukungan terhadap sektor penghasil PAD, ia optimistis kemandirian fiskal Kalimantan Tengah dapat terus meningkat di tengah tantangan ekonomi yang ada
