PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar kegiatan Policy Talks bertajuk “Penguatan Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah”, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan yang menjadi bagian dari Forum Komunikasi Kebijakan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan dipusatkan di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Selain diikuti peserta secara langsung, kegiatan juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Muhamad Mufid, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Deny Harlianto, serta dihadiri para Analis Kebijakan, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perwakilan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Hajrianor menegaskan bahwa kualitas sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan para perumus kebijakan dalam memahami kebutuhan masyarakat serta dinamika yang berkembang di daerah.
Menurutnya, Analis Kebijakan memiliki posisi yang sangat strategis karena berperan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang disusun didasarkan pada data, fakta, dan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi Analis Kebijakan harus terus dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi publik,” ujarnya.
Pada sesi pertama, peserta mendapatkan materi dari Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Marvy Ferdian Agusta Sahay. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya analisis kebijakan publik sebagai proses multidisipliner yang bertujuan menghasilkan, menilai, dan mengomunikasikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut Marvy, salah satu tantangan utama dalam penyusunan kebijakan adalah kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan secara tepat. Kesalahan dalam mendefinisikan masalah dapat menyebabkan program yang dirancang tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Widhi Novianto, hadir sebagai narasumber kedua secara virtual.
Dalam paparannya, Widhi menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Analis Kebijakan agar mampu berkontribusi secara maksimal dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Ia juga menekankan pentingnya budaya kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy sebagai fondasi dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Selain itu, sinergi antar pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Berbagai isu terkait tantangan penyusunan kebijakan di daerah, peningkatan kompetensi Analis Kebijakan, hingga penerapan pendekatan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan menjadi topik utama dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis Analis Kebijakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang rasional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
Selain menjadi sarana peningkatan kapasitas, Policy Talks juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran gagasan antara Analis Kebijakan serta para pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya kebijakan publik yang semakin berkualitas di Kalimantan Tengah.
