SAMPIT – Tingginya jumlah aduan terkait aktivitas digital yang berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dalam kurun waktu dua bulan pertama tahun 2026, ratusan laporan tercatat masuk dan menunjukkan masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko di ruang digital.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Kabupaten Kotim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat sebanyak 482 aduan digital berasal dari wilayah Kotim selama periode Januari hingga Februari 2026. Jumlah tersebut menempatkan Kotim sebagai daerah dengan jumlah aduan tertinggi kedua di Kalimantan Tengah setelah Kota Palangka Raya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim, Cok Orda Putra Legawa, mengatakan tingginya angka pengaduan tersebut menjadi indikator bahwa pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan etika beraktivitas di dunia digital masih perlu ditingkatkan.
“Berdasarkan data yang kami terima dari OJK, selama Januari sampai Februari 2026 terdapat 482 aduan online yang berasal dari Kotim. Jumlah ini merupakan yang terbesar kedua di Kalimantan Tengah setelah Palangka Raya,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, berbagai laporan yang masuk menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi digital. Kerentanan tersebut dapat berupa paparan informasi menyesatkan, penipuan daring, hingga berbagai aktivitas digital yang berpotensi merugikan pengguna.
“Ini menunjukkan bahwa tingkat kerentanan masyarakat terhadap dampak negatif aktivitas digital masih cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Cok Orda menjelaskan bahwa tren pengaduan digital juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Diskominfo untuk memperluas program edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.
Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah optimalisasi peran relawan digital yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi secara aman dan produktif.
Melalui berbagai program tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami cara mengenali ancaman di internet, menjaga keamanan data pribadi, serta lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan platform digital lainnya.
“Peningkatan jumlah aduan ini menjadi catatan bagi kami untuk terus memperkuat literasi digital masyarakat melalui berbagai program edukasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, Diskominfo juga menyoroti perubahan pola interaksi masyarakat yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi. Penggunaan telepon pintar yang semakin masif dinilai telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi.
“Saat ini sebagian besar aktivitas komunikasi dilakukan melalui handphone. Interaksi tatap muka yang dulu lebih dominan mulai berkurang karena masyarakat semakin akrab dengan penggunaan gadget,” ucapnya.
Meski teknologi memberikan banyak manfaat dan kemudahan, masyarakat tetap diingatkan untuk selalu bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima melalui media sosial maupun platform digital lainnya.
Menurut Cok Orda, kebiasaan melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran hoaks dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan meningkatnya literasi digital, pemerintah berharap masyarakat Kotim dapat memanfaatkan teknologi secara lebih aman, cerdas, dan produktif sehingga mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas kehidupan di era digital.
